Muhammadiyah Surati Jokowi soal Pansel: Ini Momentum Emas Pulihkan KPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode berikutnya.

Melalui surat tertanggal 13 Mei 2024 itu, Ketua PP Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas membujuk dan meminta Jokowi melakukan sejumlah perihal dalam proses pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK.

Hal itu lantaran PP Muhammadiyah beranggapan tetap maraknya praktik korupsi nan semakin menyengsarakan kehidupan sosial ekonomi rakyat, terancamnya kualitas sumber daya alam, dan luruhnya martabat kenegaraan.

"Pansel Pimpinan KPK Tahun 2024 merupakan momentum emas untuk memulihkan gambaran KPK dewasa ini dan membangkitkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemberantasan korupsi nan handal dan unggul serta penuh independensi. Sekaligus sebagai momentum masyarakat untuk berperan-serta secara penuh dalam Gerakan Bersama Pemberantasan Korupsi," jelas Busyro dalam suratnya, dikutip Rabu (15/5).

Selain itu, Busyro meminta Jokowi untuk memposisikan keterwakilan kepentingan masyarakat secara rasional-proporsional di dalam Pansel sebagai unsur utama berbareng unsur pemerintah dengan proporsi jumlah keterwakilan nan lebih pada unsur masyarakat.

Lalu, Busyro juga meminta agar masyarakat dapat berperan-serta dan memberikan masukan masukan terhadap rekam jejak para calon itu.

"Memastikan sikap pengharkatan atas prinsip keterbukaan, etika politik, dan moralitas kerakyatan dengan mengusulkan jumlah Calon Pansel tiga kali jumlah pansel nan dimuat di media massa dalam waktu dua minggu dengan tujuan agar masyarakat secara konkrit diberi penghormatan untuk berperan-serta secara aktif memberikan penilaian dan masukan terhadap rekam jejak moralitas, integritas, profesionalitas, dan independensi prima para calon tersebut," ujar Busyro.

Mantan Ketua KPK itu juga meminta Jokowi memberikan respons positif atas penilaian dan masukan masyarakat dengan menggantinya dengan calon lain nan selektif sesuai dengan aspirasi masyarakat tersebut nan disesuaikan dengan "Kriteria autentik kualitas kepribadian dan rekam jejak serta independensi Pimpinan KPK".

Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi, Ari Dwipayana sebelumnya menyebut pembentukan Pansel Capim KPK tetap dalam proses dan bakal diumumkan pada akhir Mei 2024.

Pansel Capim KPK bakal berjumlah sembilan orang.

"Terdiri dari lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat nan bakal ditetapkan melalui Keputusan Presiden," kata Ari dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/5).

Adapun KPK berambisi Pansel Calon Pimpinan KPK dapat diisi oleh orang-orang nan independen, objektif, dan memahami tantangan pemberantasan korupsi ke depan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemberantasan korupsi mesti dipastikan dapat ditegakkan independensinya agar efektif memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, dengan tidak ada tumbukan kepentingan maupun akibat terjadi tindak pidana korupsi dalam proses penegakan hukumnya.

"Oleh lantaran itu, Pansel Capim KPK tentunya kudu memahami problem dan tantangan pemberantasan korupsi ke depan, dan bekerja secara independen serta objektif dalam memilih para calon ketua dan Dewas KPK," kata Ali melalui keterangan tertulis, Selasa (14/5).

KPK, kata Ali, berambisi ketua dan Dewan Pengawas terpilih nantinya bisa optimal melaksanakan tugas pemberantasan korupsi nan sejalan dengan visi misi Indonesia Emas 2045, ialah mewujudkan masyarakat Indonesia nan adil, makmur, sejahtera, dan berbudaya antikorupsi.

"Sehingga kita bisa meningkatkan kembali kepercayaan dan support publik dalam agenda pemberantasan korupsi nasional," sebut Ali.

(pop/gil)

[Gambas:Video CNN]