CNN Indonesia
Jumat, 20 Des 2024 11:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah mencabut status program strategis nasional (PSN) untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) lantaran banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat.
Hal ini diputuskan dalam Taujihad Mukernas IV MUI tahun 2024 nan digelar di Jakarta, 17-19 Desember 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"MUI meminta kepada pemerintah untuk mencabut status Program Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) lantaran banyak mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," bunyi hasil Mukernas tersebut.
PIK 2 telah sebagai PSN pada awal 2024 lampau oleh pemerintah. Kawasan PIK, khususnya PIK 2, dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma namalain Aguan.
Aguan merupakan salah satu penanammodal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia tergabung dalam Konsorsium Nusantara nan menggarap Hotel Nusantara di ibu kota baru tersebut.
PSN PIK 2 menjadi sorotan setelah sebuah video beredar memperlihatkan berantem antara penduduk dengan kendaraan truk nan hilir mudik dalam proyek tersebut.
Said Didu yang mengkritik proyek tersebut juga dilaporkan ke polisi. Laporan dilayangkan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang sekaligus Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Maskota.
Sementara itu, Sekretaris PCNU Kabupaten Tangerang Muhamad Qustulani menjelaskan bahwa terdapat beberapa akibat nan dialami oleh masyarakat berangkaian dengan PSN PIK 2 tersebut.
Dampak itu di antaranya property rights (hak properti), economical rights (hak ekonomi), environment right (hak lingkungan), dan cultural right (hak menjaga budaya).
Di sisi lain, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan pengembangan PSN untuk PIK 2 bakal dikaji ulang Presiden Prabowo Subianto.
Nusron menyebut Prabowo mempunyai empat kategori PSN. Karena itu, pemerintah bakal mengkaji apakah pengembangan PSN PIK 2 masuk ke pengelompokan tersebut.
"Kami bakal mengkaji (status PSN PIK 2). Kajian kami adalah tentunya merujuk pada PSN nan menjadi betul-betul konsentrasi concern-nya Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," ungkap Nusron dalam Media Gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (28/11) lalu.
(rzr/fra)
[Gambas:Video CNN]