Muktamar PKB Tandingan di Jakarta Tunggu Keputusan PBNU

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy menyatakan Muktamar PKB tandingan nan diinisiasinya siap digelar dan tinggal menunggu pengarahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Lukman mengatakan sudah melapor kepada Ketua Umum PBNU Yahya Staquf soal rencana muktamar. Ia pun telah menyerahkan arsip krusial sebagai bahan pertimbangan Muktamar PKB.

"Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya," Kata Lukman dalam keterangan resmi, Minggu (1/9).

"Selanjutnya mari kita menunggu pengarahan dan petunjuk PBNU kapan kudu dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat bakal diputuskan oleh PBNU," tambahnya.

PKB sebenarnya sudah menggelar Muktamar ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center pada Minggu (25/8). Pada muktamar itu, Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi.

Lukman Edy tak setuju dengan hasil Muktamar tersebut. Ia apalagi menyurati Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar menolak pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali.

Dia menilai penyelenggaraan Muktamar PKB di Bali menyalahi AD/ART partai dan UU Partai Politik. Ia menyatakan muktamar itu anti-demokrasi lantaran aspirasi dari ratusan DPC PKB nan beda pendapat dengan Cak Imin dibungkam.

Sementara itu, perwakilan lain Muktamar PKB tandingan, A. Malik Haramain mengatakan pihaknya menerima mandat untuk menggelar muktamar di Jakarta pada 2-3 September 2024.

"Mandat nan kami terima itu agar kita membikin muktamar. Muktamar kita adalah muktamar nan didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa ialah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara kita jadwalkan (muktamar) tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta," kata Haramain saat konvensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8).

Terpisah, organisasi Sayap PKB, Garda Bangsa, telah melayangkan ultimatum bagi pihak-pihak nan menggelar muktamar tandingan PKB. Garda Bangsa mengaku tak segan-segan membubarkan secara paksa muktamar tandingan itu.

"Kami menyatakan sikap bahwa muktamar tersebut adalah ilegal. Muktamar tersebut tidak berasas hukum, tidak mempunyai dasar konstitusi nan jelas," ujar Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan dalam bertemu pers di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8).

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]