Munaslub Kadin Mengulang Sejarah Dualisme Kepemimpinan

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah Pengurus Provinsi Kamar Dagang dan Industri Provinsi pada Sabtu lampau menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Agenda itu menjadi awal awal munculnya dualisme kepemimpinan dalam tubuh organisasi induk pengusaha Indonesia itu. Hasil Munaslub tersebut menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru Kadin secara aklamasi. Hal itu otomatis mendongkel posisi Arsjad Rasjid nan sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Keputusan ini menuai polemik antara pihak nan pro terhadap keputusan hasil Munaslub nan memenangkan Anin serta pihak nan mendukung kepengurusan Arsjad tetap berlanjut. Kedua belah pihak sama-sama menyatakan mempunyai support dari kebanyakan personil Kadin. “Munaslub ini adalah inisiatif Kadin wilayah alias asosiasi. Mereka nan buat panitia, nan menentukan kuorum dan hasilnya sesuai AD/ART,” ujar Anin saat ditemui Tempo di Menara Kadin, Kuningan Jakarta Selatan, pada Ahad, 15 September 2024.

Di sisi lain, Arsjad menilai Munaslub melanggar AD/ART Kadin Indonesia karena Kadin tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa. Tidak ada rapat rewan pengurus Kadin Provinsi maupun personil luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub ini.

“Padahal, AD/ART mensyaratkan Munaslub diselenggarakan berasas permintaan sekurang-kurangnya separuh jumlah Kadin Provinsi dan separuh dari jumlah personil luar biasa tingkat nasional nan mengikuti Munas terakhir,” jelas Arsyad.

Meski demikian, Arsjad mengaku tidak terlalu terkejut dengan Munaslub ini. Dirinya telah tiga kali mendengar rencana Munaslub ini sejak April 2024. “Waktu itu kita mendengar. Tanggal sekian, tidak jadi. Tanggal sekian, tidak jadi. Kita tungguin aja,” ujarnya.

Peran Arsjad dalam Pilpres Jadi Alasannya Diturunkan

Upaya penurunan Arsjad Rasjid dari bangku Ketua Umum Kadin tak terlepas dari perannya saat Pilpres 2024. Seperti nan diketahui, Arsjad menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Nurdin Halid, Pimpinan Sidang dalam Munaslub Kadin, menyatakan Arsjad Rasjid telah menyalahi anggaran dasar Kadin. Menurutnya, Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi politik sehingga Ketua Umum kudu menjaga independensi Kadin. “Itu salah satu perihal nan tidak bisa dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad. Dan itu aspirasi dari bawah, tidak bisa terhindarkan,” ungkap Nurdin.

Menanggapi perihal tersebut, Arsjad berkilah bahwa dirinya telah mengantongi persetujuan untuk libur sebelum menjadi Ketua TPN Ganjar-Mahfud dalam Pilpres. Namun, meski permohonan cutinya telah disetujui pengurus Kadin, baik di Tingkat pusat maupun daerah, Arsjad menyebut peristiwa ini dipolitisasi dan dijadikan argumen untuk menurunkan dirinya melalui Munaslub. “Sara rasa banyak persepsi nan dibuat dan diceritakan. Dikirim ke sana, ke sini. Saya memandang ini dipolitisasi,” ungkapnya.

Retak Sejak Munas 2021

Iklan

Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid memperebutkan bangku kepemimpinan Kadin sejak Munas 2021. Saat itu, keduanya didapuk sebagai kandidat utama untuk menjadi Ketum Kadin periode 2021-2026 menggantikan Rosan P. Roeslani.

Pada awalnya, Anin disebut-sebut lebih unggul lantaran telah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin selama 15 tahun. Atas pengalamannya tersebut, dia juga dianggap memahami dinamika internal Kadin.

Sementara, Arsjad Rasjid pada saat itu baru aktif selama dua tahun sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Meski demikian, dia dianggap sigap menunjukkan kedekatan dengan pemerintah melalui beragam aktivitas berbareng pejabat tinggi seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Meski sempat diunggulkan, Anin kandas menduduki bangku Ketua Umum Kadin 2021. Arsjad Rasjid dinyatakan terpilih secara aklamasi dalam Munas Kadin Indonesia ke VIII nan diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun, Anindya Bakrie tetap memegang posisi krusial sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Keputusan ini memicu polemik pada saat itu karena diduga sarat bakal kepentingan politis. Munas nan awalnya direncanakan di Bali pada bulan Juni 2021, ditunda dan dipindahkan ke Kendari dengan argumen pertimbangan akibat pandemi Covid-19.

Dualisme Kadin nan Terulang Kembali

Dualisme dalam tubuh Kadin bukanlah perihal nan baru. Pada tahun 2015 hingga 2020, Kadin mempunyai dua pemimpin ialah Rosan P Roeslani dan Eddy Ganefo. Kadin jenis Rosan mempunyai logo perahu dengan layar mini 5 berkantor di wilayah Kuningan, Jakarta. Sementara Kadin jenis Eddy berlogo perahu dengan tiga layar berkantor di area Menteng, Jakarta. Selain berbeda logo, segmen dari kedua Kadin ini juga berbeda. Kadin jenis Rosan dianggap sebagai Kadin nan dekat dengan pemerintah, sedang Kadin Eddy mempunyai Gerakan nan pro rakyat.

Pilihan editor: Terpopuler: Arsjad Rasjid Optimistis Selasa Sudah Temukan Kantor Lain, Susi Pudjiastuti Menangis di X Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut