Ngabalin: Ada Permintaan Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

CNN Indonesia

Selasa, 20 Agu 2024 23:30 WIB

Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengungkap ada permintaan para kader di wilayah agar Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menyebut ada permintaan dari kader di wilayah agar Jokowi jadi ketua majelis pembina partai tersebut. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin mengungkap ada permintaan para kader di wilayah agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Ngabalin menyebut permintaan itu mengemuka berbarengan dengan penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2024-2029.

"Di forum ini juga sekarang, nan aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah nan ada di forum Munas ini adalah meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029," kata Ngabalin ditemui dalam aktivitas Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ngabalin belum dapat memastikan aspirasi itu nantinya bakal diterima oleh forum Munas secara resmi. Namun sebagai partai terbuka, kata dia, aspirasi tersebut tetap kudu dibahas.

"Karena Golkar itu adalah partai terbuka, partai modern, maka aspirasi apapun nan berkembang dimusyawarahkan," ucapnya.

Ketua sidang Munas Partai Golkar, Adies Kadir membantah kabat tersebut. Menurut dia, hingga saat ini belum ada aspirasi alias permintaan Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina.

"Jadi tidak ada itu, termasuk usulan Pak Jokowi juga tidak ada," kata Adies.

Meski begitu, Adies menyebut kesempatan itu bukan tidak mungkin. Menurut dia, majelis pembina bakal diusulkan dalam Munas Golkar dan disetujui Ketua umum terpilih.

Dia menjelaskan ketua majelis pembina, termasuk ketua majelis pakar, majelis penasihat, majelis etik, dan majelis kehormatan, tidak kudu berasal dari kader kendati selama ini mereka nan menduduki posisi itu merupakan kader senior.

"Kalau tidak ada dalam AD/ART sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi sampai saat ini di arena Rapimnas dan memasuki Munas nama-nama tersebut sama beliau belum beredar, belum ada sampai detik ini belum ada kedengaran," kata dia.

(thr/pua)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional