NU Puji Jokowi soal Konsesi Tambang, Muhammadiyah Bakal Bahas Saksama

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah ormas keagamaan memberi respons beragam terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo memperbolehkan ormas keagamaan mengelola konsesi tambang.

Kebijakan Jokowi itu tertuang dalam PP Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 83A PP tersebut mengatur organisasi keagamaan bisa mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

NU puji Jokowi

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memuji Jokowi lantaran memperbolehkan ormas keagamaan mengelola tambang. Mereka berterima kasih kepada Jokowi.

"Kebijakan ini merupakan langkah berani nan menjadi terobosan krusial untuk memperluas pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya alam nan dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung," ucap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf melalui keterangan tertulis, Senin (3/6).

Yahya menyatakan kesiapan PBNU menerima kepercayaan itu. Dia berbicara PBNU punya sumber daya manusia nan mumpuni, perangkat organisasi nan lengkap, dan jaringan upaya nan cukup kuat untuk menjalankan tugas itu.

"Nahdlatul Ulama bakal menyiapkan suatu struktur upaya dan manajemen nan bakal menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya," ujar Yahya.

MUI juga puji Jokowi

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas nan biasanya kritis terhadap pemerintah pun ikut memuji Jokowi lantaran kebijakan ini.

Anwar mengatakan selama ini mobilitas ormas keagamaan terbatas lantaran minimnya sumber pendapatan. Padahal, ormas keagamaan selalu menjalankan peran melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyat.

"Dengan keluarnya SK baru tersebut, ada sebuah terobosan nan dilakukan oleh pemerintah nan perlu diapresiasi lantaran dalam SK itu ormas-ormas keagamaan nan selama ini sudah melakukan banyak bagi bangsa dan negara diberi kesempatan oleh pemerintah untuk ikut mengelola tambang," ungkap Anwar melalui keterangan tertulis, Sabtu (1/6).

Anwar berambisi peran ormas keagamaan bakal jauh lebih baik lagi setelah mendapat kesempatan mengelola konsesi tambang. Dengan demikian, cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara maju, beradab, dan berkeadilan bakal dapat terwujud dan diakselerasi.

Muhammadiyah enggan tergesa-gesa

Pimpinan Pusat Muhammadiyah enggan tergesa-gesa merespons kebijakan Jokowi memperbolehkan ormas keagamaan mengelola tambang.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya mengukur keahlian diri. Muhammadiyah mau pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan juga negara.

Dia berbicara belum ada pembicaraan dari pemerintah dengan Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang hingga saat ini.

"Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah, bakal dibahas dengan seksama," ucap Mu'ti melalui ketarangan tertulis, Minggu (2/6).

PHDI minta keadilan

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menyambut baik kebijakan Jokowi memperbolehkan ormas keagamaan mengelola tambang.

Meski begitu, PHDI meminta pemerintah setara dalam kebijakan ini. Ia tak mau hanya segelintir ormas keagamaan nan mendapat kesempatan tersebut.

"Prinsipnya, kita mendukung langkah pemerintah, nan krusial setara dan merata," ucap Ketua Bidang Organisasi PHDI Suresh Kumar kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/6).

"Jangan sampai judulnya buat ormas keagamaan, tapi praktiknya hanya ormas tertentu, dan nan lain termasuk kami di Hindu, jangan sampai sekadar untuk melegitimasi program saja," imbuhnya.

(dhf/bmw)

[Gambas:Video CNN]