OJK Cabut 15 Izin Bank Perekonomian Rakyat yang Lakukan Penyimpangan Operasional

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak awal tahun hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan alias OJK telah mencabut izin dari 15 industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pencabutan izin tersebut merupakan salah satu tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional.

Dian memaparkan pencabutan izin juga untuk melindungi konsumen. Total perizinan nan dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. “Hal tersebut dilakukan lantaran pemegang saham dan pengurus BPR tidak bisa melakukan upaya penyehatan terhadap BPR alias BPRS, nan sebagian besar terjadi lantaran adanya penyimpangan dalam operasional Bank,” ujarnya lewat pernyataan resmi, Jumat 11 September 2024.

Saat ini, menurut Dian, OJK terus melakukan tindakan pengawasan. Terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR alias BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan. 

Jika sampai dengan pemisah waktu nan ditentukan kondisi Bank Perekonomian Rakyat terus memburuk, OJK bakal melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR alias BPRS sebagai bank dalam resolusi. Otoritas bakal berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangangi BPR alias BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha.

Iklan

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa finansial nan mempunyai peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini mempunyai karakter unik seperti sebaran letak BPR dan BPRS nan sebagian besar berada di wilayah Kabupaten alias Kecamatan.

Pemberian layanannya juga mengedepankan pendekatan individual alias kekeluargaan, proses pelayanan nan sigap dan sederhana, serta karakter produk dan jasa nan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah alias wilayahnya.

Pilihan Editor: Paylater Semakin Digandrungi, Pengguna Usia di Atas 36 Tahun Meningkat