4 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX
TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI kembali turun ke Pulau Rempang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk memandang langsung kondisi terkini masyarakat nan terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city. Hasilnya kebanyakan masyarakat ditemukan tetap menolak keras untuk di relokasi. Karena itu Ombudsman RI meminta status Rempang Eco-city sebagai proyek strategis nasional (PSN) dievaluasi.
"Berdasarkan hasil kunjungan kami di Pulau Rempang kemari, seluruh masyarakat nan terdampak relokasi tahap pertama tetap secara tegas menolak masuk investasi PSDN Rempang Eco-city," kata Pimpinan Ombudsman RI Johannes Widijantoro di Batam, Rabu, 22 Mei 2024.
Setelah berjumpa dengan masyarakat Rempang, Johanes juga berjumpa langsung dengan Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-city, Sudirman saat. Dari hasil pertemuan tersebut dia mendapati bahwa saat ini sebanyak 94 Kartu Keluarga (KK) dari total 855 KK di Pulau Rempang telah setuju untuk direlokasi.
Menurut Johannes, info itu tidak sesuai dengan pernyataan resmi BP Batam pada September 2023 lampau dimana saat itu disampaikan 300 KK telah mendaftar untuk relokasi.
Iklan
Namun, meskipun sudah berjumpa dengan Ketua Tim terpadu di BP Batam, Ombudsman RI tidak kunjung diberikan info sah penduduk nan setuju relokasi. "Itu dia masalahnya sampai hari ini kami pun tidak diberikan (BP Batam) info perincian penduduk mana nan mau direlokasi, itu satu perihal nan kami sudah lama minta, kami bakal dalami mengenai pengesahan info tersebut," katanya.
Kecilnya nomor penduduk nan bersedia direlokasi semestinya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah, kata Johanes, mengenai masa depan PSN Rempang Eco-city. Ia meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pertimbangan penetapan Pulau Rempang menjadi letak PSN Rempang Eco-city.
Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah nan Disorot Masyarakat
English (US) · 
Indonesian (ID) ·