Pasca Kecelakaan Maut Tol Cipularang, Puan Maharani: Pemerintah Harus Meningkatkan Mitigasi dan Early Warning

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinannya atas kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92, Jawa Barat, pada Senin, 11 November 2024.

"Kami turut berdukacita mendalam atas peristiwa kecelakaan di Tol Cipularang KM 92 kemarin," kata Puan dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa, 12 Novembar 2024.

Walaupun kecelakaan ini diduga disebabkan oleh aspek kesalahan manusia, Puan juga menyoroti kondisi cuaca saat kejadian, ialah hujan nan menyebabkan jalan licin.

Puan mengingatkan pemerintah agar memperkuat program mitigasi, termasuk peningkatan prasarana jalan. Apalagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengumumkan adanya kejadian La Nina di Indonesia, disertai peringatan cuaca ekstrem dalam seminggu ke depan di beberapa wilayah nan diperkirakan mengalami hujan lebat.

“Pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi alam nan susah diprediksi,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem peringatan awal nan jeli di wilayah rawan musibah perlu diperkuat agar masyarakat dapat mengantisipasi kondisi darurat akibat cuaca ekstrem.

"Pemerintah perlu segera melakukan langkah konkret dan menyeluruh untuk mencegah akibat korban jiwa dan kerusakan nan lebih besar akibat cuaca ekstrem nan sedang terjadi di Indonesia," ungkapnya.

Puan menyarankan agar pemerintah dan lembaga mengenai memaksimalkan penggunaan media sosial, sirene di wilayah rawan, dan aplikasi mobile untuk menyampaikan info cuaca ekstrem, sehingga akibat musibah akibat cuaca ekstrem bisa diminimalkan.

“Lakukan juga pertimbangan terhadap prasarana nan mendukung mitigasi bencana, khususnya di area nan sering mengalami banjir dan longsor,” imbuhnya.

Puan juga menekankan pentingnya kerja sama antara BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lembaga mengenai untuk memaksimalkan teknologi dalam upaya mitigasi bencana.

Selain itu, Puan meminta pemerintah wilayah secara rutin memeriksa kondisi prasarana guna mengurangi akibat musibah akibat cuaca ekstrem.

"Kita tidak bisa menunggu hingga musibah terjadi untuk memperbaiki infrastruktur. Pemerintah perlu segera mengalokasikan biaya dan sumber daya untuk memastikan prasarana di wilayah rawan sudah memadai dalam menghadapi potensi bencana," tegasnya.