PDIP Serius Dorong Revisi UU KPK, Gerindra Dukung Penguatan

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Fraksi PDIP di DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengaku pihaknya serius mendorong revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau seberapa serius, ya pasti serius lah," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

Ketua Komisi III DPR itu menyebut revisi UU KPK diinginkan banyak pihak. Selain Dewan Pengawas, revisi juga didorong oleh para ketua lembaga antirasuah dan pihak nan pernah berperkara.

Namun, kata Pacul, revisi kudu melalui sejumlah prosedur di DPR. Mulai dari rapat dengar pendapat hingga rapat dengar pendapat umum.

"Jadi kan Dewas menginginkan di KPK sendiri, ketua sendiri menginginkan untuk lebih klir. Kemudian beberapa nan kena urusan KPK juga menginginkan," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Gerindra, Habiburokhman menilai revisi UU KPK cukup masuk akal. Habib terutama menyoroti kewenangan Dewas nan dikeluhkan dalam rapat di Komisi III DPR pekan lalu.

Oleh lantaran itu, menurut dia, revisi UU KPK sebagai langkah logis untuk memperbaiki kewenangan Dewas dalam UU KPK.

"Masuk logika juga jika kita perjelas kewenangan majelis pengawas dengan revisi Undang-Undang KPK," katanya.

Namun, Habib mau terlebih dulu mendengar masukan dari ketua KPK soal soal wacana revisi. Rencananya, Komisi III DPR bakal menggelar rapat lanjutan dengan ketua KPK pekan depan.

Habib menegaskan Gerindra berharap KPK lebih kuat, lebih independen, mandiri. Dia mau KPK bisa menjalankan tugasnya lebih maksimal.

"Sikap Gerindra tentu mau KPK lebih kuat, lebih independen dan lebih berdikari Sehingga lebih maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya," ujarnya.

(thr/fra)

[Gambas:Video CNN]