Pemerintah Bahas Usul Pilkada dan Pemilu Digelar di Tahun yang Beda

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bakal konsentrasi membahas pemisahan tahun penyelenggaraan pemilu dengan pilkada usai Pilkada 2024 rampung.

Usul itu bakal dibahas berbareng partai politik, akademisi, dan koalisi masyarakat sipil.

"Ini bagus kelak setelah tahapan pilkadanya selesai, kita bakal fokus. Sekarang ini kita tampung semua usulan. Tapi kita bakal serius lakukan pembahasan dengan teman-teman civil society, kampus, dan teman-teman partai setelah tahapan pilkada," kata Bima Arya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/10).

Politisi PAN itu menjelaskan sudah banyak usulan nan masuk soal ragam sistem penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Bima menegaskan pemerintah menampung semua saran.

"Banyak usulan nan sifatnya itu variasi-variasi sistem. Jadi itu kita tampung semua," ucapnya.

Usul itu salah satunya datang dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja. Ia mengaku mendengarkan aspirasi para panitia pengawas kecamatan (Panwascam) nan cukup letih lantaran gelaran kerakyatan itu berjalan secara berdekatan.

"Seharusnya pemilu dan pilkada kita dipisah, tidak dalam satu tahun," ujar Bagja dalam pidatonya di Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pilkada 2024, Monas, Jakarta, Rabu.

Bagja pun menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan usul pemilu nasional dan pilkada serentak tak digelar pada tahun nan sama.

Ia mengatakan Bawaslu menyerahkan urusan itu ke pemerintah dan DPR perihal itu.

"Untuk tidak menyatukan pemilu dan pilkada dalam satu tahun lantaran beririsan waktunya, dan respons beliau ke depan bakal dipertimbangkan," kata Bagja.

"Sehingga tidak terjadi tumpang tindih tahapan dan itu merupakan kerawanan tersendiri," ucapnya.

Pada tahun ini, pemilu digelar pada Februari 2024 dan pilkada serentak pada November 2024.

(mnf/tsa)

[Gambas:Video CNN]