Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan tidak bakal melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM). Regulasi nan sedianya bakal mengatur mengenai standar, persyaratan, produksi, peredaran dan pengelolaan obat nan juga mengatur tentang pangan olahan tersebut tidak bakal dibahas lebih lanjut oleh DPR.

“Pemerintah sepakat dengan DPR bahwa RUU ini tidak kita teruskan,” kata Budi ketika ditemui sehabis Rapat Pengesahan hasil Panitia Kerja mengenai pembahasan RUU POM pada Selasa, 17 September di Kompleks Parlemen.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa pembatalan pembahasan lebih lanjut mengenai RUU POM ini dikarenakan substansi dari RUU tersebut sudah terlebih dulu diatur oleh izin lain.

Menurut Siti, substansi RUU POM nan belum pernah diatur sebelumnya hanya mengenai keorganisasian. Substansi tersebut lebih lanjut menurut Siti bisa diturunkan levelnya untuk diatur lewat turunan UU maupun PP terkait, dalam perihal ini Undang-Undang 17 Tahun 2023 serta PP Nomor 28 Tahun 2024.

Iklan

“Jadi semua item-item nan menjadi concern daripada pihak legislatif itu sudah tercantum di ayat-ayat nan ada di Undang-Undang,” terang Siti ketika coba dikonfirmasi pada kesempatan nan sama di Kompleks Parlemen.

Siti juga memastikan tupoksi BPOM bakal tetap sama seperti sebelumnya sebagai pengawas industri farmasi dan pangan olahan. BPOM bakal tetap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab langsung dengan Presiden.

Pilihan Editor: Ini Kronologi Ekspor Pasir Laut: Dihentikan Megawati dan Dibuka Lagi Jokowi