Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Sedang Trending 6 bulan yang lalu
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konvensi pers usai membuka aktivitas UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 berjudul 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konvensi pers usai membuka aktivitas UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 berjudul 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi menargetkan Indonesia masuk Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi alias OECD dalam tiga tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, nan bekerja sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum nan kudu rampung dalam 250 hingga 280 hari ke depan.

Airlangga mengatakan memorandum itu bakal terdiri dari arsip nan mencakup seluruh steering committee OECD, dalam sejumlah bagian seperti keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan perincian kebijakan konsumer hingga teknologi digital. 

“(Keanggotaan OECD ini) tentu akibat ekonomi dari investasi, based practice secara global, kemudian Indonesia dipercaya dalam ekosistem semikonduktor,” ucap Airlangga usai rapat internal dalam keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis 16 Mei 2024.

Dalam keterangan nan sama, Airlangga menyarankan Jokowi untuk membentuk Project Management Office (PMO) di bawah pimpinannya nan diawasi oleh sejumlah kementerian dan lembaga lain. Tujuannya untuk mengawasi proses aksesi keanggotaan penuh Indonesia di OECD.

Selanjutnya: Airlangga mengatakan dia turut melaporkan mengenai industri semikonduktor....

  • 1
  • 2
  • Selanjutnya




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

58 menit lalu

Pelaku usahaindustri mini dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat legal bagi pelaku upaya di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka bakal pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa upaya menengah dan besar tetap kudu membereskan kebijakan sertifikasi legal paling lambat 17 Oktober 2024.


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau akomodasi dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi memandang proses pelayanan BPJS Kesehatan nan dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya bakal menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

1 jam lalu

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan pemimpin G20 lainnya ketika mencangkul di rimba mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap alias peta jalan menjadi personil OECD.


Rekam Jejak Juri Ardiantoro nan Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

2 jam lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi support oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit nan tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan support kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Juri Ardiantoro nan Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.


Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

3 jam lalu

Logo OECD. Wikipedia.org
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.


Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

3 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda alias GP Ansor di Istana Negara.


Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

4 jam lalu

 Tim Media Prabowo
Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN kudu dari sumber daya nan ada di dalam negeri.


Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

4 jam lalu

Petugas memeriksa pasien nan menjalani pengobatan cuci darah (Hemodialisa) di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), Malang, Jawa Timur, Senin 7 Agustus 2023. Pemerintah Kabupaten Malang menonaktifkan sementara kepesertaan 679.721 penduduk nan terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lantaran pembengkakan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak bisa mendapat jasa akomodasi kesehatan tingkat II di RSSA. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar alias KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas jasa kelas III pasien BPJS Kesehatan.


82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

5 jam lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla saat memberikan keterangan dalam aktivitas konvensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konvensi pers tersebut tokoh bangsa dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan aktivitas pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis nan mempunyai bendera upaya Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.


Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau akomodasi dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi memandang proses pelayanan BPJS Kesehatan nan dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

Berita terpopuler ekonomi dan upaya sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis