Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
Kamis, 16 Mei 2024 12:53 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konvensi pers usai membuka aktivitas UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 berjudul 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi menargetkan Indonesia masuk Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi alias OECD dalam tiga tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, nan bekerja sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum nan kudu rampung dalam 250 hingga 280 hari ke depan.
Airlangga mengatakan memorandum itu bakal terdiri dari arsip nan mencakup seluruh steering committee OECD, dalam sejumlah bagian seperti keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan perincian kebijakan konsumer hingga teknologi digital.
“(Keanggotaan OECD ini) tentu akibat ekonomi dari investasi, based practice secara global, kemudian Indonesia dipercaya dalam ekosistem semikonduktor,” ucap Airlangga usai rapat internal dalam keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis 16 Mei 2024.
Dalam keterangan nan sama, Airlangga menyarankan Jokowi untuk membentuk Project Management Office (PMO) di bawah pimpinannya nan diawasi oleh sejumlah kementerian dan lembaga lain. Tujuannya untuk mengawasi proses aksesi keanggotaan penuh Indonesia di OECD.
Selanjutnya: Airlangga mengatakan dia turut melaporkan mengenai industri semikonduktor....
1
2
Selanjutnya
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024
58 menit lalu
Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa upaya menengah dan besar tetap kudu membereskan kebijakan sertifikasi legal paling lambat 17 Oktober 2024.
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
1 jam lalu
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya bakal menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
1 jam lalu
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap alias peta jalan menjadi personil OECD.
Rekam Jejak Juri Ardiantoro nan Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
2 jam lalu
Rekam Jejak Juri Ardiantoro nan Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
3 jam lalu
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
3 jam lalu
Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda alias GP Ansor di Istana Negara.
Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?
4 jam lalu
Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?
Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN kudu dari sumber daya nan ada di dalam negeri.
Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS
4 jam lalu
Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS
Implementasi Kelas Rawat Inap Standar alias KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas jasa kelas III pasien BPJS Kesehatan.
82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi
5 jam lalu
82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi
Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis nan mempunyai bendera upaya Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.
Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo
7 jam lalu
Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo
Berita terpopuler ekonomi dan upaya sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.