Pengamat: PBNU Sulit Dorong Munaslub PKB, Cak Imin Masih Kuat

Jakarta, CNN Indonesia --

Pakar Politik Adi Prayitno mengatakan PBNU sulit untuk mengambilalih PKB dan menggeser Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari posisi ketua umum (ketum), sekalipun dengan membentuk tim alias pansus untuk melancarkan rencana tersebut.

Adi menjelaskan PBNU dan PKB adalah entitas berbeda. PBNU diatur oleh Undang-undang (UU) Ormas, sementara PKB diatur oleh UU Partai Politik.

"Secara legal umum susah posisi pengurus PKB diintervensi siapapun, termasuk PBNU," kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/8).

"Ini nan menjelaskan kenapa PBNU dan PKB sampai hari ini bersitegang lantaran keduanya merupakan entitas berbeda dan satu sama nan lain tak boleh ada nan saling mengintervensi dan saling menegasi," imbuhnya.

Adi menjelaskan PBNU bakal kesulitan menentukan sistem pengambilalihan PKB. Sebab, PBNU tidak berada dalam struktur PKB.

"Mekanisme ambil alihnya bagaimana? Pasti sulit. Karena PBNU bukan struktur bagian PKB. nan bisa ambil alih PKB ya tentu jika ada internal PKB nan mau melakukan itu. Kalau pihak eksternal sepertinya sangat repot," ujarnya.

Adi menyebut langkah paling memungkinkan adalah jika ada sekelompok orang dari PBNU nan juga berada di internal PKB mengadakan muktamar luar biasa.

Lalu, kata Adi, sekelompok orang itu mengusulkan SK kepengurusan nan sah kepada Kemenkumham seperti nan pernah dilakukan oleh Moeldoko terhadap Demokrat.

"Yang agak ramai itu jika tiba-tiba ada sekelompok orang nan melaksanakan muktamar PKB luar biasa, entah siapa itu golongan orangnya, lampau menyatakan sebagai pengurus PKB nan sah dan mengusulkan SK kepengurusan ke Kemenkumham. Pasti ramai. Karena kejadiannya bakal seperti Demokrat," jelasnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi juga memandang PBNU bakal susah jika mau mendongkel Cak Imin dari PKB.

Selain secara legal umum tidak memungkinkan, Asrinaldi juga menilai secara politik perihal itu susah dilakukan PBNU. Bagaimana pun, kata Asrinaldi, Cak Imin tetap kuat di PKB.

"Bisa saja kader kader politiknya anu di PKB bisa saja untuk mendorong mendesak mau melaksanakan Munaslub dengan alasan-alasan nan bisa dicarikan," kata Asrinaldi.

"Tapi kan juga tidak semudah itu bisa didorong sorong lantaran nan menjadi pengurus di PKB pun saya pikir orang orang Cak Imin," imbuhnya.

Hubungan PKB dan PBNU semakin memanas selama beberapa pekan terakhir.

Tensi makin terlihat setelah DPR membentuk Pansus Angket Haji mengenai sengkarut penyelenggaraan ibadah haji 2024. Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengetok palu pembentukan Pansus Haji.

Pansus bakal menelusuri keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas nan diduga mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu ke haji khusus. Pengalihan ini dianggap personil Pansus melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Usai bergulirnya Pansus Haji, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf namalain Gus Ipul kemudian melontarkan rencana untuk membentuk tim lima alias semacam panitia unik (Pansus) tentang PKB pada akhir Juli 2024 lalu.

Dalam keterangan resminya, Gus Ipul menyatakan elite PKB banyak membikin pernyataan nan melenceng dari fatsun awal ketika partai itu didirikan. Bahkan ada upaya nan nyata dan sistematis nan dilakukan elite PKB guna menjauhkan partai itu dari struktural NU saat ini.

Ia menjelaskan tim ini merupakan upaya untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya ialah PBNU.

PBNU kemudian menggelar rapat pleno pada 27-28 Juli di Hotel Bidakara, Jakarta.

Usai rapat, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memutuskan membentuk tim untuk mendalami sekaligus mengkaji ulang hubungan NU dengan PKB. Kemudian PBNU menunjuk dua orang sebagai tim utama yakni, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.

Gus Yahya menyebut Anwar Iskandar adalah satu-satunya orang nan tersisa dari para pendiri awal PKB. Sementara Amin Said Husni merupakan Wasekjen pertama PKB. Nantinya, kata dia, keduanya bakal memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai hubungan NU dengan PKB

(yla/fra)

[Gambas:Video CNN]