Perbandingan Tarif PPN di Asia Tenggara, Indonesia Paling Tinggi?

1 hari yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal meningkatkan tarif tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) nan disusun oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kenaikan PPN 12 persen itu membikin Indonesia menyamai PPN nan diterapkan di Filipina. Merujuk situs Taxsummaries.pwc, Filipina juga mempunyai PPN sebesar 12 persen nan dihitung berasas nilai jual kotor peralatan alias properti terjual alias penerimaan kotor dari penjualan layanan.

Penilaian nan digunakan Biro Bea Cukai Filipina menentukan PPN berasas volume alias kuantitas. Dasar PPN Filipina adalah biaya pendaratan ditambah pajak cukai (jika ada). Namun, Filipina membuka penjualan jasa tertentu nan dibebaskan dari PPN, termasuk jasa dari perantara keuangan, dikenakan pajak persentase berasas penjualan kotor, penerimaan, alias pendapatan.

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus, menyebut daftar PPN negara ASEAN sebagai komparasi dengan PPN 12 persen nan bakal diberlakukan di Indonesia. Menurut dia, berikut adalah urutan negara ASEAN nan mempunyai besaran PPN dari paling tinggi sampai rendah:

Filipina: Tarif PPN sebesar 12 persen.
Indonesia: Tarif PPN sebesar 12 persen.
Vietnam: Tarif PPN sebesar 10 Persen.
Laos: Tarif PPN sebesar 10 persen.
Myanmar: Tarif PPN sebesar 10 persen.
Kamboja: Tarif PPN sebesar 10 persen.
Singapura: Tarif PPN sebesar 7 persen.
Thailand: Tarif PPN sebesar 7 persen.
Malaysia: Tarif PPN sebesar 6 persen.
Brunei Darussalam: Tidak mempunyai tarif PPN alias 0 persen.

Dari beragam komparasi tarif PPN negara ASEAN, PPN 12 persen menjadi nan paling tinggi. Menurut Ahmad, Indonesia bakal menjadi negara tertinggi nan mempunyai tarif PPN mencapai 12 persen di negara-negara Asia Tenggara.

“Jadi jika Indonesia (tarif PPN) sampai 12 persen, Indonesia bakal menjadi nan tertinggi di Asia Tenggara,” jelas Ahmad pada 20 Maret 2024.

Selengkapnya

Sumber Tempo.co Bisnis