Pernyataan Lengkap Haedar Nashir usai Muhammadiyah Terima Izin Tambang

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan pernyataan usai organisasi keagamaan itu resmi menerima konsesi upaya pertambangan alias izin tambang tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai tambang tambang merupakan aspek nan semestinya dikelola di Indonesia. Namun, pengelolaannya kudu dilakukan secara sehat.

"kami mau mengelola tambang nan pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup," kata Haedar dalam konvensi pers.

Ia pun menegaskan bahwa jika dalam perkembangannya pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah tek sesuai nan diharapkan, pihaknya siap mengembalikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pemerintah.

Haedar juga mengatakan pengelolaan tambang kelak bisa menjadi lahan pembelajaran bagi prodi mengenai di universitas nan dinaungi organisasi.

Berikut pernyataan komplit Haedar Nashir usai Muhammadiyah terima izin tambang:

Ini persoalan nan sudah memperoleh atensi publik nan luar biasa nan sebenarnya bagi kami tidak seperti itu mestinya ya.

Tambang itu satu bagian saja dari beragam aspek nan memang kudu dikelola di bumi Indonesia ini. Minerba adalah keseluruhan, hutan, kemudian perkebunan, apalagi perikanan, dan lain sebagainya.

Yang bagi kami semuanya kudu dikelola tapi Jangan dirusak. Nah itu perbedaannya di situ. Kami masuk mau mengelola termasuk mengelola tambang dan kami mau punya role model pengelolaan tambang nan tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan bentrok dan disparitas sosial.

Sebaliknya, kami mau mengelola tambang nan pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup. Tentu tidak mudah, tapi kami organisasi nan selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke upaya bikin hotel, dan lain sebagainya.

Maka menjadi tantangan bagi kami nan bertanggung jawab untuk IUP ini kami manfaatkan melalui badan upaya kami. Maka kami bakal mengelolanya dengan langkah seksama dengan mengeliminasi hal-hal nan problematika seperti berkembang di masyarakat sekarang ini.

Tapi lantaran upaya tambang ini juga nan lain kan ada di dalam lampau lintas persoalan-persoalan dan pelaku tambang nan demikian rupa, jika kelak dalam perjalanannya tim menemukan beragam macam situasi dan kondisi nan tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang nan pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan, kami tidak bakal memaksakan diri untuk akhirnya kelak dengan bertanggung jawab pula IUP itu kami kembalikan.

Itu langkah kami memasuki kehidupan dan saya percaya inilah bedanya kami untuk mengambil langkah tanggung jawab ini. Kalau untuk mudahnya kan sudah kami tidak masuk ke arena itu selesai, tapi ini menjadi challenge, tanggung jawab, kenapa kami tidak bikin model nan bisa kami lakukan lantaran ini bakal bisa bertindak di bagian nan lain.

Jadi itulah tugas dari tim nan kami bentuk....Kami tidak mau menolak dan menerima tanpa proses kajian mendalam apalagi dialektika berbincang dengan wilayah-wilayah nan kebetulan ada area tambang di dalamnya.

Jadi di situ lah letak spirit dari hasil keputusan ini. Dan kami menghargai beragam kritik masukan nan berkarakter sirine sekalipun dan bakal jadi masukan bagi tim untuk terus mengkajinya. Sehingga ketemu sebuah model upaya nan pengelolaan tambang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan.

Bahkan dimungkinkan kelak ke depan baik lantaran kami punya beragam prodi baik tambang maupun juga kehutanan, pertanian, teknik lingkungan, kemudian geologi, itu suatu saat kami bisa membikin model pengembangan reklamasi, deforestasi. Kemudian juga sekarang kan problem kan problem reklamasi kan ya ke depan siapa tahu bahwa Muhammadiyah bisa bergerak ke situ.

Bahkan, jika kelak mungkin kan dengan seluruh kekuatan masyarakat dan para pengusaha kita bareng-bareng jika ada problem-problem lingkungan nan reklamasinya problematik, ya kita bareng-bareng ikut menyelesaikan.

Dan kami tidak mengejar untung lantaran jika mikir diri sendiri, Insya Allah Muhammadiyah sudah cukup.

(mth/ kum/gil)

[Gambas:Video CNN]