Pj Gubernur Bali Balas ONHCR PBB soal Pembubaran Forum Air Rakyat

Denpasar, CNN Indonesia --

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya merespons siaran pers Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengenai dugaan tindakan premanisme hingga intimidasi atas Forum Air untuk Rakyat (People's Water Forum/PWF) di Denpasar pada Mei lalu.

Mahendra menegaskan aparat, terutama Pemprov Bali, tidak pernah melarang aktivitas adanya obrolan nan dilakukan PWF di Pulau Dewata tersebut. Meskipun aktivitas PWF itu berbarengan dengan KTT World Water Forum (WWF) nan juga digelar di Bali pada pekan sama.

Dia pun menyatakan persoalan dugaan tindakan premanisme hingga intimidasi itu sudah ditangani Polda Bali. Pihaknya pun mempercayakan dugaan pelanggaran norma nan terjadi untuk diselesaikan kepolisian.

"Yang jelas kami dari Pemprov Bali tidak pernah melarang adanya penyampaian aspirasi, baik dalam corak obrolan ilmiah. Itu kan bagus sekali dan tentu itu sudah ditangani tersendiri oleh Polda Bali, kita tunggu saja," kata dia, usai menghadiri aktivitas Porjar Provinsi Bali tahun 2024, di Denpasar, Bali, Senin (3/6).

"Iya (kita menyerahkan ke Polda Bali), kita tidak pernah melarang itu, berbeda aspirasi dan pandangan itu perihal nan wajar dan tidak ada masalah," imbuhnya.

Dikutip dari situs resmi OHCHR, dalam siaran pers nan diterbitkan 30 Mei 2024, para master independen PBB mengatakan sangat terganggu atas laporan ancaman dan intimidasi nan memaksa pembatalan aktivitas PWF yang memang paralel digelar dengan momentum World Water Forum (WWF) di Bali nan digelar pada 18-25 Mei 2024.

Intimidasi itu dialami  pembela air dan HAM, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Bahkan eks Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang menjadi salah satu pembicara mengalami pengadangan oleh sejumlah orang diduga berasal dari ormas sehingga tak bisa masuk ke dalam gedung tempat PWF digelar.

Selain itu, Pelapor Khusus PBB untuk kewenangan atas air dan sanitasi (UN Special Rapporteur on The Rights to Water and Sanitation) Pedro Arrojo Agudo juga diadang tak bisa masuk ke dalam hotel tersebut. Bahkan, ketika Agudo sudah menunjukkan dokumen dirinya sebagai pelapor unik PBB kepada diduga abdi negara dan staf di antara orang-orang diduga dari ormas tertentu tersebut.

"Kami menerima laporan bahwa penyelenggara lokal dari PWF telah dilecehkan dan diintimidasi oleh sejumlah pihak, termasuk polisi dan militer sejak awal Mei" demikian siaran pers di situs resmi OHCHR..

"Sampai saat ini, meskipun kedua forum mengambil pendekatan nan berbeda, mereka bisa digelar berbarengan dengan saling menghargai. Keseimbangan ini sekarang telah rusak. Pandangan kritis semestinya diperbolehkan dan dihormati dalam setiap masyarakat demokratis," kata para mahir itu.

Mereka pun menegaskan bahwa sudah tugas pemerintah Indonesia dan di bawahnya untuk menjamin keamanan dari semua orang di dalam negara tersebut.

"Termasuk [keamanan] aktivis Indonesia dan pelindung HAM dan air, dan memastikan mereka dapat melakukan pekerjaan HAM mereka dan menggunakan kewenangan mereka untuk berkumpul dan berserikat dengan damai," kata ahli.

(kdf/kid)

[Gambas:Video CNN]