Pj Gubernur Elen Tegaskan Penganggaran APBD Sumsel Harus Transparan

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel di Palembang, Selasa (12/11), nan dibuka secara virtual oleh Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi.

Pada kesempatan itu, Elen mengingatkan bahwa krusial untuk memastikan pengelolaan APBD nan bebas dari korupsi, termasuk pada proses perencanaan dan penganggaraan. Jajaran Pemprov Sumsel diminta untuk bekerja secara efektif, efisian, transparan, dan akuntabel.

"Rakor uni sangat krusial guna memastikan APBD Sumsel ini digunakan dengan efektif sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada poin ke-7 ialah memperkuat reformasi politik, norma dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba," kata Elen.

Dalam merancang APBD, ada beberapa prinsip dasar nan kudu diterapkan. Pertama, seluruh alokasi anggaran kudu ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Kedua, proses perencanaan dan penganggaran APBD kudu berbasis info nan sah dan relevan mengenai identifikasi program nan betul-betul berakibat dan nan kurang efektif.

Prinsip ketiga, membuka diri untuk mendengarkan kebutuhan publik dan mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.

"Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa anggaran nan disusun bisa menjawab aspirasi serta kebutuhan nyata di lapangan. Partisipasi publik juga menjadi kontrol sosial nan sangat krusial dalam mewujudkan pemerintahan nan transparan dan akuntabel," ujar Elen.

Dirinya menegaskan penerapan prinsip itu sangat penting, lantaran pertumbuhan ekonomi makro di Sumsel saat ini menunjukkan tren positif. Berdasarkan info triwulan III/2024, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,04 persen, dengan inflasi terkendali pada 1,09 persen, serta tingkat pengangguran di nomor 3,97 persen.

"Dengan pengelolaan anggaran nan bersih dan bebas dari korupsi, kita dapat memastikan bahwa faedah dari pertumbuhan ekonomi ini dirasakan oleh seluruh masyarakat," kata Elen.

Lebih jauh, Elen mengimbau agar pengelolaan finansial wilayah difokuskan terhadap pelayanan publik, dengan penganggaran aktivitas nan menjadi prioritas sesuai kebutuhan daerah, mencakup Pemenuhan Urusan Wajib dan Mandatory Spending serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurutnya, shopping selain Urusan Wajib, seperti Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan, perlu dianggarkan berasas keahlian finansial wilayah setelah pemenuhan shopping prioritas lainnya.

"Dalam pembahasan berbareng antara Pemerintah Daerah dan DPRD agar seluruh tokoh pengelola finansial wilayah dapat memaksimalkan perannya untuk mewujudkan pengelolaan finansial wilayah nan lebih baik," papar Elen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Yosi Harvandi, mengatakan bahwa penyelenggaraan rakor bermaksud membantu Pemda meningkatkan efisiensi menyediakan peralatan dan jasa publik, serta mendukung transparansi mengenai penggunaan APBD Sumsel.

Rakor diikuti oleh Sekda Sumsel Edward Candra, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]