PKB Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika Muktamar Tandingan Ngotot Digelar

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Zainul Munasichin mengultimatum bakal menempuh jalur norma kepada pihak-pihak nan tetap berkukuh menggelar muktamar tandingan PKB.

Ia menegaskan perihal tersebut merupakan tindakan terlarangan lantaran PKB ketua Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sudah disahkan pemerintah.

"Kalau ada nan menggelar muktamar itu, baik Lukman Edy (eks Sekjen PKB), alias siapapun itu maka kita bakal persoalkan secara hukum. Karena ini sudah termasuk tindakan inkonstitusional," kata Zainul kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/9).

Zainul menjelaskan hanya ada satu Muktamar PKB, ialah nan digelar di Bali pada akhir Agustus lalu. Muktamar ini telah mengesahkan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB lagi.

Karenanya, dia menekankan semua forum muktamar nan digelar di luar muktamar PKB di Bali adalah terlarangan dan inkonstitusional.

"Makar secara politik. Aparat penegak norma wajib membubarkan muktamar itu. Kalau mereka melaksanakan muktamar itu ya ditangkap saja. Karena mereka sudah melanggar UU parpol dan UU Pemilu. Itu tindak pidana. Karena itu ga ada argumen untuk mereka untuk menggelar," ujar dia.

Zainul pun mengatakan Lukman Edy cs tak mempunyai kekuatan norma untuk menggelar muktamar tandingan PKB. Ia menegaskan Lukman Edy sudah bukan lagi pengurus, kader, dan personil PKB.

"Terus atas dasar apa menggelar muktamar? Karena pengurus PKB hasil muktamar Bali sudah disahkan Kemenkumham. Jadi sudah enggak ada celah lagi bagi mereka untuk mengganggu PKB, apalagi menggelar muktamar," kata dia.

Cak Imin menyindir rencana Lukman Edy nan mau menggelar Muktamar PKB tandingan sebagai proyek lima tahun sekali. "Proyek 5 tahunan," cuit Cak Imin di akun X (Twitter) @cakimiNow.

PKB telah menggelar Muktamar ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center pada Minggu (25/8). Pada muktamar itu, Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi.

Eks Sekjen PKB Lukman Edy mengatakan Muktamar PKB tandingan diklaim siap digelar dan tinggal menunggu pengarahan dan petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Lukman mengatakan sudah melapor kepada ketua PBNU Yahya Staquf Cs mengenai rencana muktamar. Ia pun menyerahkan arsip krusial sebagai bahan pertimbangan Muktamar PKB.

"Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya," Kata Lukman dalam keterangan resmi, Minggu (1/9).

"Selanjutnya mari kita menunggu pengarahan dan petunjuk PBNU kapan kudu dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat bakal diputuskan oleh PBNU," tambahnya.

Lukman pun mengaku tak setuju dengan hasil Muktamar PKB nan memilih Cak Imin kembali sebagai ketum. Ia apalagi menyurati Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar menolak pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]