PKS Tolak Usul Presiden Bebas Tentukan Jumlah Kementerian

Sedang Trending 4 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

CNN Indonesia

Rabu, 15 Mei 2024 18:43 WIB

PKS menilai usul membebaskan jumlah kementerian kepada presiden bisa membikin pemimpin sesuka hati mengurus negara. Fraksi PKS menolak usul dalam revisi UU Kementerian Negara nan membebaskan jumlah kementerian di tangan presiden. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Fraksi PKS di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ansori Siregar menolak usul soal presiden bebas menentukan jumlah kementerian nan saat ini dibatasi sebanyak 34 di UU Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara.

Menurut Ansori, kebebasan terhadap presiden untuk menentukan jumlah kementerian hanya bakal membikin presiden tak terkontrol. Ia cemas presiden ke depan justru semau sendiri menentukan jumlah kementerian dan menteri nan bakal ditunjuk.

"Dengan kita ubah, terserah kepada presiden, udah kelak ya semaunya mau urus negara," ucap Ansori dalam rapat lanjutan RUU tersebut di Baleg DPR, Rabu (15/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ansori mengatakan sebagai negara berkembang Indonesia memang memerlukan langkah konkret untuk menyelesaikan masalah pengangguran, kemiskinan, pendidikan, maupun kesehatan.

Ia pun meyakini presiden terpilih Prabowo bakal menambah jumlah kementerian. Namun, jumlahnya tetap kudu dibatasi dalam UU, tak boleh diserahkan sepenuhnya kepada presiden.

"Memang sih, terserah mau dia [presiden] mau menambah mau ngurang. Kalau saya mesti nambah. Sudah pastikan dia nambah. Kenapa kita ubah-ubah ini. Kalau saya udah pastikan dia nambah," katanya.

Menurut Ansori penentuan 34 kementerian berasas UU nan bertindak sekarang adalah jalan tengah. Sebab, wacana itu sebelumnya menuai perdebatan di tengah banyak usulan lain dengan jumlah nan berbeda mulai dari 20 hingga 40.

Selama rapat revisi UU Kementerian, usul perubahan Pasal 15 mengenai pembatasan jumlah kementerian sebanyak 34 menuai perdebatan. Kritik usulan itu terutama kencang dari PDIP. Mereka menilai penambahan jumlah kementerian tidak efisien.

Anggota Baleg dari Fraksi PDIP, Sturman Panjaitan menilai presiden ke depan tak bisa sepenuhnya menentukan jumlah kementerian hanya lantaran mempertimbangkan aspek efektivitas.

"Jadi efisiensi ini perlu diperhatikan juga. Enggak bisa hanya efektivitas. Memang untuk membunuh seekor nyamuk pakai peledak itu efektif. Tapi enggak efisien," kata Sturman.

(thr/wis)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional