PLN Rampungkan Tiga Infrastruktur Topang Sistem Kelistrikan di IKN

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya nan digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN
PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya nan digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) merampungkan tiga prasarana bertegangan tinggi untuk menopang sistem kelistrikan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Ketiga prasarana dengan realisasi tingkat komponen dalam negeri sebesar 67,29 persen tersebut meliputi satu unit gas insulated switchgear (GIS) dan dua unit jaringan transmisi bertegangan 150 kilovolt (kV).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan PLN berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam membangun IKN dengan konsep kota rimba (forest city) nan pintar, indah, dan ramah lingkungan.

"Kami berkomitmen penuh untuk mendukung prasarana kelistrikan hijau di IKN. Ini bakal menjadi ibu kota terbaik dengan teknologi canggih, menggunakan sumber daya bersih nan didukung oleh teknologi pandai berbasis kepintaran buatan (AI) paling mutakhir dan estetik," kata Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024.

Ia mengatakan keberhasilan PLN menyelesaikan pembangunan prasarana kelistrikan itu juga turut menyumbang peningkatan progres pembangunan IKN.

Hal tersebut menjadi komitmen perseroan mendukung pemerintah dalam pembangunan IKN sekaligus kesiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun alias HUT RI ke-79 di IKN nan bakal dipimpin Presiden Joko Widodo alias Jokowi) pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Selanjutnya: "PLN terus menyiapkan sistem kelistrikan nan selaras dengan grand design...." 

  • 1
  • 2
  • Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


PLN Gandeng GoTo Fasilitasi Transportasi Dinas Karyawan

1 hari lalu

Penandatangan MoU antara PT PLN (Persero) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. mengenai Pengelolaan Transportasi Dinas Melalui Penyediaan Platform Billing Management di Lingkungan PLN Group nan dilakukan oleh Executive Vice President Umum dan Aset Properti PLN, Arsyadany Ghana Akmalaputri (kanan) dengan Chief Public Policy and Government Relations GoTo, Ade Mulya (kiri) di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. (PLN)
PLN Gandeng GoTo Fasilitasi Transportasi Dinas Karyawan

PT PLN (Persero) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk bekerja sama menyediakan transportasi dinas di lingkungan PLN Group


Moeldoko Sebut Dana Tapera Bukan untuk Program Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berbareng Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di area Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Sebut Dana Tapera Bukan untuk Program Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

Moeldoko menjelaskan Tapera menjawab persoalan backlog alias kesenjangan antara total kediaman nan dibangun, dengan jumlah rumah nan dibutuhkan


Bank DBS Indonesia Alokasikan Dana Rp 1,6 Triliun ke PLN untuk Proyek Hijau pada 2023

1 hari lalu

 DBS
Bank DBS Indonesia Alokasikan Dana Rp 1,6 Triliun ke PLN untuk Proyek Hijau pada 2023

Pada 2023, PLN melalui PT State Grid Power Indonesia (SGPI) mendapatkan pinjaman senilai US$ 100 juta alias setara Rp 1,6 triliun dari DBS Indonesia


Berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, Melihat Istana Presiden dan Area Glamping Tamu VIP

1 hari lalu

Pembangunan Ibu Kota Nusantara. TEMPO/Supriyantho Khafid
Berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, Melihat Istana Presiden dan Area Glamping Tamu VIP

Saat ini, visitor umum terbatas sampai di Rumah Teknologi Nusantara, tapi sudah bisa mendapat gambaran utuh tentang Ibu Kota Nusantara.


Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bambu Kuning Pekanbaru, Proyek dengan Anggaran Rp 902 Miliar

1 hari lalu

 Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bambu Kuning Pekanbaru, Proyek dengan Anggaran Rp 902 Miliar

Presiden Joko Widodo namalain Jokowi meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) Bambu Kuning di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat, 31 Mei 2024.


Universitas Mulawarman Janji Kawal IKN Jadi Forest City nan Adaptif dan Inklusif

2 hari lalu

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman di Kampus Gunung Kelua di Samarinda, Kalimantan Timur. (istimewa)
Universitas Mulawarman Janji Kawal IKN Jadi Forest City nan Adaptif dan Inklusif

Mengaku paling mengenal area nan sekarang dikuasai Otorita IKN, Universitas Mulawarman tak mau masyarakat Kaltim hanya jadi penonton.


Kereta Bandara IKN Diproyeksikan Rampung pada 2030, OIKN: Konstruksi Kereta Regional Setelah 2035

2 hari lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara alias IKN. ANTARA/Aji Cakti
Kereta Bandara IKN Diproyeksikan Rampung pada 2030, OIKN: Konstruksi Kereta Regional Setelah 2035

Pembangunan kereta nan menghubungkan Bandara Sepinggan Balikpapan dengan IKN ditargetkan rampung pada tahun 2030.


Otorita Sebut Uji Coba Taksi Terbang di IKN Digelar Juni 2024

3 hari lalu

Jokowi jajal taksi Terbang EHang 216. (TEMPO/Erwan Hartawan)
Otorita Sebut Uji Coba Taksi Terbang di IKN Digelar Juni 2024

Otorita IKN menyebut uji coba sky taxi alias taksi terbang di IKN bakal dilaksanakan Juni 2024.


Jakarta Siap Lepas Status DKI Menjadi DKJ, Apa Istimewanya Daerah Khusus Jakarta?

3 hari lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta Siap Lepas Status DKI Menjadi DKJ, Apa Istimewanya Daerah Khusus Jakarta?

Dengan disahkannya RUU DKJ menjadi undang-undang, maka Jakarta tidak lagi berstatus sebagai DKI. Kini berstatus Daerah Khusus Jakarta (DKJ)


Pengamat: Perlu Terobosan Baru Atasi Perumahan, tapi Bukan dengan Potong Gaji untuk Tapera

3 hari lalu

Tapera Dihujani Protes, Pemerintah Pantang Mundur
Pengamat: Perlu Terobosan Baru Atasi Perumahan, tapi Bukan dengan Potong Gaji untuk Tapera

Direktur Ideas Yusuf Wibisono mengatakan pemerintah perlu terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan rumah, tapi bukan dengan pangkas penghasilan untuk Tapera.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis