Polda Bantah Surat Panggilan ke Andovi da Lopez terkait Demo: Hoaks

Jakarta, CNN Indonesia --

Polda Metro Jaya memastikan surat panggilan nan diterima sejumlah konten pembuat sebelum tindakan demo tolak revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR adalah hoaks.

Pesan mengenai surat panggilan itu salah satunya diterima konten pembuat Andovi da Lopez. Selain itu, dalam unggahan di akun media sosialnya disebutkan bahwa komika Pandji Pragiwaksono juga mendapat pesan serupa.

Kabis Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebut pesan tersebut bukan berasal dari pihak kepolisian.

"Sejauh ini jika lihat dari profilnya, dari bahasanya, itu tentunya tidak benar," kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (23/8).

Ade Ary mengatakan ada sejumlah kejanggalan dalam pesan tersebut, misalnya 'Panggilan ke Bareskrim Polri, Jakarta Pusat'. Padahal, katanya, untuk wilayah sejatinya berjulukan Satreskrim Polres tertentu.

"Kalau itu dikeluarkan oleh seorang petugas kepolisian, pasti tidak bakal salah dalam menyebut nama kesatuan," ucap Ade Ary.

"Kemudian nomor handphone-nya sama. Terus pakai akun orang lain, lembaga lain, ini juga kudu hati-hati ya. Jadi sementara kami sampaikan itu hoax, hati-hati dan tolong dikonfirmasi ke Polres setempat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ade Ary meminta kepada semua pihak nan mendapat pesan serupa untuk bisa mengonfirmasi terlebih dulu ke pihak kepolisian.

Sebelumnya, konten pembuat Andovi da Lopez mengaku mendapat pesan dari nomor tidak dikenal nan menuding dirinya sebagai penyebar rayuan kekerasan dalam tindakan demo di DPR.

"Gue didakwa sebagai penyebar rayuan tindakan kekerasan, padahal dari tadi di sini gue nyantai, menyemangati personil DPR tercinta nan bisa meeting dengan sangat cepat," kata Andovi saat tindakan demo di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8).

"Gue dapat [pesan] jam 9.43 pagi. Guys kepada Bareskrim Jakarta Pusat, saya tidak membujuk apapun, di sini tenteram kok. Di sini sama teman-teman hanya menyuarakan keresahan saja," imbuhnya.

Demo mengenai revisi UU Pilkada yang 'membangkang' dari putusan MK telah pecah dua hari terakhir di sejumlah kota di Indonesia, termasuk di Jakarta.

Pada Jumat ini, selain di Jakarta, demo serupa juga berjalan di Surabaya (Jawa Timur) dan Medan (Sumatera Utara).

Massa terpicu langkah Baleg DPR nan memutuskan mendorong ke Rapat Paripurna untuk mengesahkan merevisi UU Pilkada dengan mengabaikan putusan MK pada Kamis (22/8).

Rapat paripurna itu kemudian tak jadi menggelar sidang pengesahan revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penundaan pengesahan itu lantaran rapat paripurna tak mencapai kuorum.

Belakangan pada Kamis malam, Dasco menyatakan DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada nan disodorkan Baleg, sehingga patokan itu bakal mengikuti Putusan MK.

DPR pun mempersilakan KPU untuk memproses PKPU mengenai Pilkada sesuai putusan MK itu.

(dis/kid)

[Gambas:Video CNN]