Polda Metro Mulai Dalami Laporan soal Pencatutan NIK Dukung Dharma-Kun

Semarang, CNN Indonesia --

Polda Metro Jaya tengah mendalami laporan dari penduduk soal dugaan pencatutan identitas kependudukan warga untuk syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Benar (laporan polisi), selanjutnya dilakukan pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dihubungi, Sabtu (17/8).

Sebelumnya, seorang penduduk berjulukan Samson resmi melaporkan pencatutan itu ke ke Polda Metro Jaya.

Army menyebut dalam laporan ini pihaknya turut menyertakan sejumlah peralatan bukti, di antaranya tangkapan layar hasil pengecekan di situs KPU, identitas milik pelapor, KTP, dan lainnya.

Samson turut menyatakan dirinya tak pernah mengenal sosok Dharma Pongrekun nan maju sebagai calon independen untuk Pilgub Jakarta.

Sejumlah penduduk DKI Jakarta juga sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes lantaran tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala wilayah perseorangan.

Terkait itu, Bawaslu DKI Jakarta meminta penduduk melapor soal dugaan pencatutan identitas kependudukan tersebut. Lembaga itu pun membikin kanal pelaporan tersendiri.

"Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan. Silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," kata Koordinator Divisi Penangganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi kemarin.

Benny mengatakan laporan bisa langsung disampaikan ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta.

"Laporan resmi, pelapor datang ke Bawaslu DKI. Nanti petugas kami bakal melayani," ujar dia.

Sementara KPU Jakarta, melalui komisioner Dody Wijaya mengatakan dalam posisi ini pihaknya hanya penerima info dari paslon Dharma-Kun. Sehingga gimana langkah bapaslon itu mendapatkan support KTP tersebut, agar ditanyakan ke nan bersangkutan.

"Jadi KPU ini end user, soal sumber info KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, gimana langkah mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan alias jangkauan kami," kata Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Dody menerangkan KPU Jakarta hanya berkedudukan untuk melakukan verifikasi manajemen dan verifikasi aktual dari info nan diberikan oleh paslon.

"Kami hanya melakukan verifikasi manajemen dan verifikasi faktual. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi. Kami verifikasi faktual, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung alias tidak mendukung," katanya.

Lebih lanjut, Dody menyebut tahapan verifikasi aktual tersebut sekarang telah rampung. Kata dia, pihaknya bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu ihwal dugaan pencatutan identitas ini.

"Kami bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta mengenai situasi seperti ini. Apa rekomendasi dari Bawaslu, lantaran dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, verifikasi manajemen pertama, perbaikan kedua, verifikasi aktual kesatu, verifikasi aktual kedua, sudah kami lakukan," katanya.

Sementara itu sejak rumor ini ramai pada, baik Dharma-Kun, maupun timnya belum memberikan keterangan resmi soal dugaan pencatutan NIK penduduk tersebut.

(dmr/kid)

[Gambas:Video CNN]