Polri Bakal Usut Tindak Pidana Peretasan Pusat Data Nasional

Jakarta, CNN Indonesia --

Mabes Polri mengaku bakal mengusut dugaan tindak pidana usai server Pusat Data Nasional (PDN) terbukti diretas oleh ransomware.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengaku tetap terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mengenai untuk menangani kejadian peretasan tersebut. Ia memastikan dugaan tindak pidana peretasan tersebut bakal diusut secara tuntas.

"Polri bekerja-sama dengan stakeholder mengenai menangani kejadian nan saat ini sedang terjadi. Mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (25/6).

Sandi mengatakan koordinasi antar lembaga juga dilakukan untuk memitigasi serta mengantisipasi kejadian peretasan serupa di masa nan bakal datang.

"Semua nan terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi berikutnya tidak terjadi kembali. Kita bakal bekerja sama terus dengan stakeholder mengenai baik itu dari Kominfo, BSSN maupun nan lainnya," tuturnya.

Kepala Badan Sandi Siber Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburia memastikan terganggunya server PDN merupakan imbas serangan siber ransomware.

"Insiden PDS ini adalah serangan cyber dalam corak ransomware dengan nama Brain Cipher Ransomware," kata Hinsa Siburian dalam konvensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (24/6).

"Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari Ransomware lockbit 3.0. Jadi memang Ransomware ini kan dikembangkan terus, jadi ini adalah nan terbaru," tambah dia.

Gangguan nan terjadi pada Pusat Data Nasional tersebut berakibat pada beberapa jasa publik termasuk aplikasi jasa nasional nan terintegrasi, seperti jasa keimigrasian di bandar udara.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebut penyerangan server PDN dilakukan lockbit 3.0 dan meminta duit tebusan sebesar USD 8 juta.

"Iya menurut tim [minta] 8 juta dolar," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6).

(tfq/isn)

[Gambas:Video CNN]