Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menyebut bahwa transmigrasi tidak bisa diartikan secara sempit. Menurutnya, transmigrasi tidak melulu perpindahan dari pulau Jawa ke Papua, alias dari pulau nan menjadi pusat masyarakat ke pulau nan lebih terpencil.

“Di Papua misalkan, transmigrasi tuh tidak kudu selalu dari Jawa ke Papua,” ucap di Gedung DPR/MPR, Selasa, 29 Oktober 2024.

Iftitah menyebutkan, untuk transmigrasi di Papua, kemungkinan bakal akan lebih difokuskan dalam corak transmigrasi lokal. Di mana masyarakat nan tinggal di salah satu bagian di Papua, kemudian dipindahkan ke wilayah Papua lainnya dengan beberapa pertimbangan tertentu. Bukan mendatangkan masyarakat dari luar ke wilayah Papua.

“Jika dibutuhkan, transmigrasi nan dilakukan adalah menggunakan transmigrasi lokal” ujarnya.

Ia juga menerangkan, untuk di wilayah Papua sendiri, Kementerian Transmigrasi bakal lebih memfokuskan diri untuk melakukan revitalisasi terhadap 10 area transmigrasi nan telah ada. Selain di Papua, revitalisasi area transmigrasi, kata Iftitah, juga bakal dilakukan di pulau Kalimantan. Kedua wilayah tersebut diketahui merupakan wilayah nan banyak dijadikan tujuan transmigrasi.

“Revitalisasi terlebih dulu terhadap kawasan-kawasan transmigrasi nan sudah ada,” kata Iftitah.

Iklan

Sebelum resmi dilantik menjadi menteri, Iftitah pernah menyatakan kemauan Prabowo agar Kementerian Transmigrasi dapat konsentrasi melakukan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. Pembangunan ini bermaksud mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di area tersebut, sejalan dengan tujuan program transmigrasi.

Iftitah sendiri diketahui juga berkomitmen menyelesaikan beragam masalah mengenai transmigrasi, khususnya dalam perihal pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia. Ia mengatakan sedang mengejar penyelesaian HPL untuk beberapa transmigran lainnya nan belum mendapatkannya dalam corak SHM (Surat Hak Milik).

“Saya sudah sampaikan bahwa kita bakal lakukan revitalisasi area nan belum dimanfaatkan optimal,” seperti dikutip pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Sukma Kanthi Nurani ikut berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti Sebut Siap Lanjutkan IKN: Kami Selesaikan Semuanya