Prabowo Syaratkan 3 Kriteria Calon Menteri: Berintegritas, Kompeten, dan Loyal

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto membuka kesempatan bagi masyarakat nan mau masuk kabinet dengan mematok 3 kriteria, ialah berintegritas, kompeten dan loyal.

"Pak Prabowo memberikan kesempatan bagi siapa pun nan mau berkontribusi dalam pemerintahan jika bisa memenuhi syarat nan diberikan Pak Prabowo," kata Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui usai aktivitas Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu, 28 Sepember 2024.

Ketiga kriteria tersebut, ialah pertama, calon menteri dalam kabinet kudu mempunyai integritas, seiring dengan komitmen Prabowo nan mau memberantas korupsi.

Kedua, kudu mempunyai kompetensi. Menurut Dahnil, sejak awal Prabowo mau membentuk kabinet zaken alias kabinet menteri nan mengurus beragam perihal spesifik dalam pemerintahan, sehingga calon menteri Prabowo nantinya kudu mempunyai kompetensi.

Kriteria ketiga, ialah kudu loyal. Dia menyebut loyalitas krusial bagi Prabowo, lantaran Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mau memastikan kapten dalam koalisi pemerintahan adalah Prabowo.

"Dengan Pak Prabowo sebagai panglima, mereka nan menjadi menteri Pak Prabowo kudu tegak lurus dengan beragam agenda pembangunan nan sudah dibuat Pak Prabowo," ucap dia.

Sejauh ini, Dahnil menyebut Prabowo sudah mengantongi beberapa nama nan bakal dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya.

Iklan

Prabowo sedang mempertimbangkan semua nama nama itu, baik nan diusulkan oleh partai politik maupun nan diusulkan oleh golongan lain seperti organisasi kemasyarakatan, golongan profesi, dan sebagainya.

Dari partai politik, dia menyebut Prabowo bakal memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sedangkan dari golongan lainnya sedang dipertimbangkan berasas usulan golongan masyarakat, ormas, golongan pekerjaan pekerja tani dan nelayan, relawan, serta lainnya.

Terkait dengan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo nan disebut-sebut  sebanyak 44, dia menuturkan perihal tersebut belum bisa dipastikan lantaran tetap berproses, tetapi nan pasti jumlahnya bakal bertambah dari saat ini nan sebanyak 34.

"Nanti ada kementerian nan bakal dipecah dan digabung alias merger. Ada Kementerian nan tadinya dipecah kelak ada jadi badan, ada juga nan digabung dan sebagainya," ucap Dahnil.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan telah mengantisipasi anggaran pembentukan kementerian baru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 guna mengakomodasi program calon presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Itu sudah dilakukan, agar apa pun nan bakal diputuskan oleh presiden terpilih kelak bakal bisa dilakukan secara anggaran,” kata Thomas di instansi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu, 18 September 2024.

Dia menuturkan Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam merumuskan anggaran pembentukan kementerian baru. Prabowo pun turut memberikan masukan dalam proses perumusan itu.

Namun Thomas menyebut belum ada keputusan final mengenai perihal tersebut. “Tentunya ada (masukan dari Prabowo). Tapi, lantaran ini prosesnya bersambung dan minggu depan DPR bakal menentukan, jadi kita tunggu saja,” ujar dia.

Pilihan Editor Rincian Kemenkeu Jamin Tidak Ada Kenaikan Cukai Rokok di 2025