Rapat dengan DPR, Basuki Hadimuljono Laporkan Pemangkasan Anggaran IKN Senilai Rp 1,15 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun ini dipangkas Rp 1,15 triliun setelah rekonstruksi pemangkasan anggaran. Sebelumnya, daftar isian penyelenggaraan anggaran (DIPA) Otorita IKN tahun anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp 6,395 triliun. Namun, pemangkasan anggaran dilakukan seiring Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. “Dengan efisiensi Rp 1,15 triliun, menjadikan pagu nan dibelanjakan sebesar Rp 5,042 triiliun,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat berbareng Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu, 12 Februari 2025.

Dengan pemangkasan Rp 1,15 triliun, pagu anggaran nan tersisa senilai Rp 5,242 triliun serta shopping pegawai Rp 199,985 miliar. Anggaran tersisa bakal digunakan membiayai pengelolaan sarana dan prasarana IKN nan telah dibangun pada periode 2022-2024. “DIPA awal ini adalah sebelum rapat terbatas pada 21 Januari 2025 nan pada saat itu Bapak Presiden menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun,” kata eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.

Adapun anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun merupakan nomor nan ditetapkan Prabowo untuk membiayai pembangunan IKN pada periode 2025-2029. Keputusan ini diambil Prabowo sebelum mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 nan baru dia teken sehari setelahnya alias pada 22 Januari 2025.

Prabowo menganggarkan Rp 48,8 triliun seiring targetnya menjadikan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Kepala negara pun meminta Basuki menyelesaikan pembangunan area eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sebelumnya, pada 2024, Kementerian PU menggelontorkan Rp 40,29 triliun untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Realisasi anggaran untuk IKN ini tersebar di empat sektor, ialah Sumber Daya Air senilai Rp 1,45 triliun; Bina Marga Rp 18,32 triliun; Cipta Karya Rp 12,09 triliun; dan Perumahan senilai Rp 8,43 triliun.

Namun untuk tahun 2025, Kementerian PU belum mengucurkan anggaran untuk IKN lantaran anggaran PU tetap diblokir. Karena itu, Menteri PU Dody Hanggodo belum bisa menyampaikan progresnya. “Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody saat ditemui usai rapat berbareng Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024. “Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri.”

Pemblokiran anggaran IKN kemudian dibenarkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Namun, Hasan menjelaskan, pemblokiran bukan berfaedah tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. "Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU," kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.

Hendrik Yaputra  berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: OJK Ajak Sektor Jasa Keuangan Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini