Rapat Pleno PBNU Kaji Hubungan PKB hingga Buku Menyimpang Sejarah NU

Jakarta, CNN Indonesia --

Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pengembangan organisasi ke depan.

Rapat Pleno digelar selama dua hari pada 27-28 Juli di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Rapat dihadiri jejeran pengurus PBNU, termasuk Ketua Tanfidziah NU Yahya Cholil Staquf dan Ketua Rais Aam Miftachul Akhyar.

"Pleno ini telah menghasilkan sejumlah keputusan nan strategis untuk pengembangan NU ke depan," kata Staquf dalam bertemu pers usai acara, Minggu (28/7).

Kaji ulang hubungan dengan PKB

Salah satu poin rekomendasi hasil rapat Pleno, kata Yahya, pihaknya bakal mengkaji ulang hubungan NU dengan PKB. Langkah itu dilakukan menyusul narasi bentrok nan menyiratkan ketegangan hubungan antara kedua organisasi dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk itu dia telah menugaskan Wakil Rais Aam Kyai Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mendalami masalah tersebut. Mereka nantinya bakal memberikan rekomendasi sebelum keputusan resmi diambil.

"Kita lihat beliau berdua bakal bekerja lebih lanjut mendalami masalah ini, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU, mengenai langkah-langkah nan kudu diambil," kata Staquf.

Renstra PBNU

Staquf mengungkapkan bahwa Rapat Pleno menghasilkan rencana strategis (Renstra) nan bakal digunakan NU selama tiga tahun ke depan hingga 2027. Renstra tersebut, kata dia, akan dijabarkan oleh pengurus PBNU mulai tingkat pusat hingga daerah.

"Secara strategis ini kelak bakal dijabarkan ke dalam rencana-rencana strategis di tingkat wilayah mulai provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan, dan desa," katanya.

Transformasi digital

Pleno juga memutuskan untuk mengembangkan proyek digitalisasi untuk mengembangkan organisasi ke depan. Menurut Yahya, digitalisasi juga bakal dikembangkan pengurus hingga desa.

"Maka kami sebut platform digital sebagai dengan nama Digdaya NU, digitalisasi info dan jasa Nahdatul Ulama," kata Yahya.

Akademi kepemimpinan nasional (AKN)

Rekomendasi hasil rapat pleno mengusulkan akademi kepemimpinan nasional (AKN) nan bakal menjadi kreasi pengkaderan NU ke depan. Menurut Yahya, materi alias kurikulum AKN bukan hanya bakal relevan untuk kepemimpinan nasional namun juga internasional.

Untuk itu, NU ke depan bakal bekerja sama dengan jaringan mereka di Timur Tengah, Amerika, Eropa, dan Afrika. Menurut Yahya, AKN bakal resmi melangkah pada tahun depan.

"Dan jaringan itu sudah terbentuk dalam rentang waktu nan cukup lama sampai sekarang, dan ini bakal diaktifkan untuk mendukung Akademi kepemimpinan nasional nahdlatul ulama," kata Yahya.

Larang beri iuran

Yahya Staquf mengatakan organisasinya ke depan bakal melarang penduduk untuk memberikan iuran alias memberikan bantuan kepada setiap aktivitas nan membawa nama organisasi.

Nantinya, semua iuran alias bantuan kudu dikembalikan ke warga. Termasuk di dalamnya iuran untuk membangun instansi alias gedung organisasi.

"PBNU juga melarang kepada seluruh jejeran pengurus NU di wilayah untuk memberikan honor dalam corak apapun kepada petugas petugas PBNU nan dikirim untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi," kata Yahya.

Buku madrasah menyimpang dari sejarah NU

Yahya mengatakan pihaknya telah menerima laporan soal dugaan aliran sejarah NU nan menyimpang dalam kitab ajar kepada siswa-siswa di madrasah.

Untuk itu, dia mengaku telah menugaskan LP Ma'arif NU dan RMI NU untuk menyelidiki lebih dalam laporan bahan ajar nan memuat narasi keliru mengenai sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Yahya mengatakan dugaan penyimpangan itu berisi misalnya nama-nama baru sosok pendiri NU dari sejarah resmi nan telah dicatat selama ini.

"Tapi tiba-tiba ada narasi baru dengan memasukkan narasi baru bahwa ini ada proses nan berbeda. Kemudian juga memasukkan tokoh-tokoh baru," kata Yahya.

(thr/pmg)

[Gambas:Video CNN]