Reaksi Bahlil dan Zulhas Saat Anggaran 2025 Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan Turun

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2025, anggaran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi mengalami penurunan. Untuk pagu sugestif Kemendag pada 2025, ditetapkan Rp1,65 triliun, turun sebesar 15,6 persen jika dibandingkan dengan anggaran 2024. Sementara pagu sugestif untuk Kementerian Investasi menurun hingga 50 persen dari sebelumnya 1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 600 miliar. Bagaimana tanggapan Bahlil dan Zulhas?

Tanggapan Zulhas

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan namalain Zulhas mengungkapkan dari tahun ke tahun anggaran Kemendag selalu berkurang. Dari Rp3,2 triliun pada 2021, anggaran kementerian itu menjadi Rp2,4 triliun pada 2022, Rp2,1 triliun pada 2023, dan Rp2 triliun pada 2024.

Dengan besaran pagu sugestif 2025 sebesar Rp1,65 triliun, Zulhas mengatakan anggaran Kemendag telah turun 50 persen dari 2021. “Tentu tidak mudah, lantaran kami ada ditargetkan untuk menggenjot ekspor,” ujar Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

 Zulhas kemudian mengusulkan agar pagu sugestif tahun anggaran 2025 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) ditambah Rp2,4 triliun. "Apabila memungkinkan, Kemendag mengusulkan meski enggak mudah, tambahan anggaran nan telah kami sampaikan kepada Presiden (Joko Widodo) melalui surat tanggal 30 April 2024, Rp2,4 triliun," ujar Zulhas dalam Rapat Dengar Pendapat berbareng Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Ia menuturkan penambahan anggaran bakal dialokasikan untuk peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor. Peningkatan peran itu berupa promosi dagang, market intelligence, forum bisnis, dan penjajakan kesepakatan upaya (business matching). Selain itu, penambahan anggaran itu bermaksud mengembangkan perdagangan antarwilayah, kerja sama antardaerah di setiap provinsi, perlindungan konsumen, serta peningkatan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi.

Zulhas mengatakan pagu sugestif 2025 bakal difokuskan kepada empat arah kebijakan sebagai konsentrasi pada Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025. Keempat perihal itu, ialah pengembangan ekspor, pembinaan upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan antarwilayah, dan pengamanan perdagangan.

Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Ia merinci sasaran nan dimaksud ialah peningkatan pangsa ekspor peralatan Indonesia di bumi dari 1,2 persen pada 2022 menjadi lebih dari 1,43 persen pada 2029. Selain itu, dia menargetkan perdagangan antarwilayah naik sebesar tiga kali lipat dari Rp 1,12 triliun pada 2023 menjadi Rp 3,01 triliun pada 2025.

Respons Bahlil 

Iklan

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyayangkan penurunana anggaran ini tidak sejalan dengan kenaikan sasaran investasi nan dibebankan. Kementerian investasi pada 2025, kata Bahlil, mendapat sasaran penyerapan investasi sebesar Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun, nan sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

"RKP kita di 2024 Rp1.850 triliun sampai Rp1.900 triliun, itu syarat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja berbareng Komisi VI DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Antara pada Selasa, 11 Juni 2024.

Bahlil menjelaskan, sasaran investasi tersebut untuk mendorong ekspor dan impor, dukung produk hilirisasi dan pembuatan lapangan kerja nan berkualitas. "Karena lapangan kerja nan berbobot salah satu cirinya adalah bayaran nan cukup. Kalau bayaran UMR bagus juga untuk padat karya, tapi kan kita mau mendorong pertumbuhan berkualitas," ujar dia.

Sehingga, untuk dapat merealisasikan sasaran tersebut, Bahlil meminta agar anggaran untuk Kementerian Investasi dinaikkan. Menurut Bahlil, dengan anggaran nan tidak memadahi bakal susah mencapai RKP nan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"RKP itu bicara nomor nominal dan ini mempengaruhi proses ekonomi kita di 2025. Bagaimana mungkin sasaran investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari Target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang sasaran dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp600 miliar lebih," ucapnya.

Bahlil berambisi personil DPR dapat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran. Ia pun meminta agar RKP untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp800 miliar agar dapat terwujud sesuai dengan anggaran nan diterima.

"Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, lantaran itu rasionalisasi nan saya buat dengan tim saya. Jadi saya minta maaf, saya tidak mau menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian," kata Bahlil.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Bahlil Minta Sri Mulyani Dipanggil DPR lantaran Anggaran Turun, Berapa Besar Penurunannya