Rempang Eco-City Tertunda, Menteri Rosan akan Selesaikan Menggunakan Koridor Hukum

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi alias Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, menyatakan optimistis sasaran investasi 2024 berbobot Rp 1.650 triliun bakal terpenuhi tahun ini. Dia mengatakan saat ini sasaran investasi sudah mencapai 50,3 persen.

Dia menyatakan telah meng-update beragam potensi investasi nan masuk dan sudah melangkah di Indonesia. "Kami meyakini sasaran Rp 1.650 triliun itu bakal tercapai," kata Rosan saat mengunjungi perusahaan petrokimia PT Nippon Shokubai Indonesia di Jalan Raya Anyer-Sirih, Gunung Sugih, Kota Cilegon, Banten, Rabu, 11 September 2024.

Namun ada sejumlah rencana investasi nan tetap mandek. Investasi nan mandek tersebut adalah investasi perusahaan manufaktur dan teknologi asal Taiwan, Hon Hai Precision Industry Co. Ltd alias Foxconn. Selain itu investasi di proyek Rempang Eco-City nan berasal dari perusahaan kaca asal Tiongkok, Xinyi Group. Perusahaan ini direncanakan bakal berinvestasi sebesar US$ 11,5 miliar alias setara Rp 174 triliun.

Menjawab rencana investasi dua perusahaan itu nan hingga sekarang tetap tertunda, Rosan mengatakan, bakal berupaya menyelesaikan sebanyak mungkin rencana investasi di sisa waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, nan telah digaungkan sebelumnya.

"Tentu kami bakal berjumpa dalam jangka waktu sisa ini, gimana kami bisa menyelesaikan sebanyak mungkin, sebaik mungkin, dengan tetap ada dalam koridor norma nan baik dan benar," ujar Rosan, sembari meminta menyudahi wawancara berbareng wartawan.

Sebelumnya, mantan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia—kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM—mengatakan luas Pulau Rempang mencapai 17.000 hektare. Sebesar 10 ribu hektare merupakan area rimba lindung. Sehingga hanya 7 ribu hektare nan bakal direvitalisasi menjadi area industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata terintegrasi.

"Untuk area industrinya tahap pertama itu pembangunannya kurang lebih sekitar 2.000-2.500 hektare,” kata Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian Investasi alias BKPM. Inisiatif ini, kata dia, bermaksud meningkatkan daya saing Indonesia di area Asia Tenggara.

Namun rencana itu buyar setelah masyarakat menolak ketika pemerintah berencana bakal memindahkan penduduk Pulau Rempang ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Badan Pengusaha alias BP Batam sempat meminta masyarakat mengosongkan kampung pada 7 September 2023. Rencana itu batal.

Iklan

Pemerintah kembali menjadwalkan bakal memindahkan 189 family pada 1 September 2024. Namun rencana tersebut diundur menjadi 25 September mendatang. Alasannya sertifikat kewenangan milik (SHM) nan disiapkan untuk penduduk belum tersedia. Warga Rempang bakal direlokasi ke rumah baru nan disiapkan pemerintah di wilayah Tanjung Banun, Kota Batam. 

Saat itu, perihal penanammodal nan bakal masuk di Pulau Rempang, Bahlil menyampaikan bahwa investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon. Menurut dia, penanaman modal asing dunia terbesar sekarang berada di negara tetangga. "Bukan di negara kita. Kami mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," tutur dia.

Jika menunggu investasi nan masuk terlalu, penanammodal tidak bakal menanamkan modalnya di Indonesia. "Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka, tapi kita kudu hargai nan di dalam,” tegas Bahlil.

Bahlil menyampaikan bahwa bakal banyak kerugian nan bakal dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi tersebut tidak sukses direalisasikan. Dia menyatakan total investasi untuk proyek di Pulau Rempang lebih dari Rp 300 triliun. Investasi tahap pertama, katanya, sebesar Rp 175 triliun.

"Kalau ini dilepas, itu berfaedah potensi pendapatan original wilayah alias PAD dan pembuatan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini (Rempang) itu bakal hilang,” kata Bahlil, sekarang Ketua Umum Partai Golkar, itu.

Pilihan Editor: Budi Arie soal Jet Pribadi nan Digunakan Kaesang: Erina Lagi Hamil, Gak Boleh Naik Angkutan Umum