Respons Demokrasi RI Turun, Jokowi Curhat Sering Dimaki dan Kena Bully

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons indeks demokrasi Indonesia nan turun selama dua periode kepemimpinannya alias sejak 2014.

Jokowi menilai tak ada masalah dengan penyelenggaraan kerakyatan di Indonesia. Dia apalagi mengaku setiap hari mendengar caci maki dan tidak masalah di-bully.

"Tiap hari orang mau maki-maki presiden juga kita dengar. Orang nge-bully presiden juga kita dengar. Kalau ngritik nyaris tiap detik ada, pasti," kata Jokowi di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat (19/7).

Jokowi pun mengungkapkan contoh-contoh nan menurutnya menunjukkan kerakyatan baik-baik saja. Salah satunya, penyelenggaraan pemilu nan tetap digelar secara langsung.

Selain itu, dia juga memandang orang tetap bebas mengungkapkan pendapat. Jokowi mengatakan tidak ada pula larangan berserikat.

"Demokrasi kita pemilu melangkah dengan baik, pemilu melangkah dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, mau berorganisasi semuanya enggak ada nan dihambat," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional memotret penurunan kualitas kerakyatan di Indonesia sejak kepemimpinan Jokowi. Freedom House menyebut indeks kerakyatan Indonesia turun dari 62 poin ke 53 poin pada 2019-2023.

Lembaga Reporters Without Borders (RSF) mengungkap penurunan kualitas kebebasan pers Indonesia. Skor kebebasan pers Indonesia turun dari 63,23 poin pada 2019 ke 54,83 poin pada 2023.

Permasalahan ini juga sudah lama menjadi sorotan NGO, aktivis dan sejumlah tokoh di Indonesia. Ekonom senior Faisal Basri misalnya menyebut kerakyatan di Indonesia terjun bebas sejak Jokowi menjadi Presiden RI pada 2014.

Dia berani menyebut perihal itu lantaran merujuk pada info indeks kerakyatan dari lembaga V-Dem. Lembaga itu menyebut indeks kerakyatan Indonesia berada di urutan ke-63 pada 2014, dan terus menurun hingga saat ini berada di ranking ke-87.

(yla/DAL)

[Gambas:Video CNN]