Respons PDIP soal KPK Usut Kasus Seret Walkot Semarang Hevearita Ita

Jakarta, CNN Indonesia --

PDI Perjuangan (PDIP) buka bunyi soal penyelidikan kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nan menyeret Wali Kota Semarang sekaligus kader partainya, Hevearita Gunaryanti alias Ita. 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menganggap penyelidikan ini sebagai salah satu corak dinamika politik norma yang kerap terjadi setiap menjelang pemilihan kepala wilayah alias Pilkada.

"Sebenarnya secara historis menjelang pilkada serentak itu memang ada beragam dinamika politik hukum. Ada politik norma nan digerakkan oleh kebenaran, ada politik norma nan digerakkan oleh kepentingan politik lain," ujar Hasto di instansi PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7).

Hasto mencontohkan perihal serupa terjadi pada Bacagub NTT Marinus Sae beberapa tahun lalu. Fenomena ini, kata Hasto, membikin penegakan norma menjadi ambigu.

Meskipun begitu, PDIP, terang Hasto, menghormati seluruh proses penegakan norma dengan menjunjung tinggi asas prasangka tak bersalah dan mengedepankan kebenaran dalam hukum.

"Jangan norma ditunggangi oleh perangkat kekuasaan," ucap Hasto.

KPK mengusut total tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Penyidikan tersebut ditandai dengan giat penggeledahan nan dilakukan di sejumlah letak di Semarang pekan lalu.

Tiga kasus tersebut ialah pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024; dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi wilayah kota Semarang; serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Sebanyak empat orang telah dicegah berjalan ke luar negeri. Dari sumber CNNIndonesia.com, mereka adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu; suami Ita, Alwin Basri; serta dua orang pihak swasta berinisial M dan RUD.

(ryn/rds)

[Gambas:Video CNN]