Said Minta Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah Sampai Turunkan SBN

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah telah menyerahkan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2025 pada (16/8) lalu. Dalam RAPBN, pemerintah mengusulkan sasaran pertumbuhan ekonomi 2025 sebersar 5,2 persen.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyoroti nomor ini, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir condong kurang konsisten.

Bahkan, kata Said, sejak 2015 hingga 2024, baru sekali pertumbuhan ekonomi Indonesia nan melampaui sasaran pada APBN, ialah pada 2022.

"Sejak 2015 hingga 2023, hanya sekali pertumbuhan ekonomi melampaui sasaran APBN di tahun 2022, dari sasaran 5,2 persen, dan sukses mencapai 5,31 persen," kata Said, Selasa (27/8).

Menurut Said, ada sejumlah persoalan nan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak mencapai sasaran nan sudah ditetapkan dalam APBN oleh pemerintah.

"Jawabannya sudah ada dipikiran kita semua, kita menghadapi beragam persoalan struktural; ekonomi biaya tinggi lantaran perizinan dan korupsi," kata Said.

Persoalan lainnya, kata Said adalah ketidakpastian hukum, kualitas SDM nan belum memadai. Kemudian, belum terjalin secara baik konektivitas antar wilayah dan menurunnya demokrasi.

"Berbagai persoalan ini sudah kita bincangkan sudah lama sekali. Namun seolah belum cukup daya untuk keluar sepenuhnya dari persoalan ini," ujar Said.

Bukan hanya itu, turunnya daya beli masyarakat akibat menyusutnya kelas menengah juga turut andil. Padahal, kelas menengah selama ini menjadi penggerak konsumsi domestik dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Said nan juga Politikus PDIP ini meminta pemerintah memperhatikan kalangan kelas menengah.

"Sejak enam tahun lalu, jumlah kelas menengah kita turun 8 juta jiwa. Padahal merekalah sebenarnya kelas penggerak konsumsi domestik," ujarnya.

Kemudian, Said juga mendorong agar pemerintah lebih progresif menyelesaikan beragam persoalan struktural nan menghalang pertumbuhan ekonomi.

"Strateginya, konsumsi domestik kudu dijaga dengan inflasi nan terjaga rendah, investasi nan menopang pembukaan lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor," ujar Said.

"Setidaknya kita memerlukan kontribusi investasi minimal 1,5 persen, dan ekspor 0,5 persen sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Dengan demikian tulang punggung permintaan bukan hanya konsumsi domestik," kata dia.

Di sisi lain, dia juga menyoroti nilai tukar rupiah nan diusulkan sebesar Rp16.100 per dolar AS. Banggar berambisi pemerintah dapat menurunkan targetnya menjadi Rp15.900 per dolar AS.

"Kita yakin, dengan transformasi struktur ekspor nan lebih berbobot tinggi, dan menguat investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran nan beragam dari sejumlah mata duit mitra dagang, bakal membikin rupiah lebih kuat," ujarnya.

Selain itu, Said juga meminta pemerintah menurunkan sasaran tingkat suku kembang Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun pada RAPBN 2025 dari 7,1 persen menjadi 6,9 persen.

"Pimpinan Banggar DPR berambisi suku kembang SBN bisa lebih rendah dari usulan pemerintah di Nota Keuangan RAPBN 2025 setidaknya di rata rata 6,9 persen," kata Said.

Dia menilai suku kembang SBN nan tinggi telah menciptakan beban nan tinggi, tercermin pada nilai akumulatif kembang utang sejak 2015 hingga 2023 mencapai Rp2.569,4 triliun.

"Dengan tingkat kembang government bond tertinggi dibanding negara peers membikin fiskal tidak sehat. Pemerintah kudu mempelajari dan mengembangkan best practice dari negara peers nan berada di level 1 -3 persen," ujarnya.

(inh)