Sekolah Petra Surabaya Diminta Bayar Iuran Keamanan Rp35 Juta/ Bulan

Surabaya, CNN Indonesia --

Sekolah swasta ialah SMP dan SMA Petra tengah bentrok dengan penduduk Manyar, Mulyorejo, Surabaya, lantaran ditarik iuran duit keamanan sebesar Rp35 juta per bulan.

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP) Christin Novianty mengaku menolak iuran nan terus naik. Dampaknya penduduk sampai menutup satu-satunya akses jalan menuju sekolah.

Christin mengatakan di wilayah setempat sebenarnya ada tiga RW nan bayar iuran keamanan ke bendaharawan keamanan nan ditunjuk. Yakni RW 4, RW 5 dan RW 7. Namun entah kenapa sekolahnya juga diminta bayar iuran serupa.

"Petra tidak bayar ke RW. Petra bayar ke bendaharawan keamanan. Bendahara keamanan ini nan ditunjuk oleh RW 4, RW 5, RW 7 untuk mengatur finansial keamanan nan disetor masing-masing orang ini," kata Christin kepada awak media, Jumat (2/7).

Christin mengatakan sekolah SMP dan SMA Petra masuk di RW 3. Namun, sekolahnya rupanya dianggap sama dengan RW lainnya, hingga kudu bayar iuran.

"Petra sebenarnya ikut RW 3, kita ini domisili aslinya ikut RW 3, lantaran kita enggak punya jalan untuk masuk ke sekolah, lantaran RW 3 ini jalannya kecil, makanya melewati RW 4, 5, dan 7," ucapnya.

Iuran itu disebut digunakan untuk bayar 30 sekuriti di lingkungan setempat. Mereka digaji Rp2,5 juta untuk masing-masing orang.

Namun pihak RW alias Bendahara Keamanan tak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban. Pihak sekolah pun merasa keberatan dan menolak kenaikan iuran.

Karena menolak, penduduk kemudian menakut-nakuti dan menutup akses masuk sekolah. Hal itu sempat membikin siswa kesulitan masuk sekolah hingga terjadi kemacetan di sekitarnya.

"Siswa diturunkan di jalan, jadi jalannya jauh, berapa kilometer saya kurang tahu, dan itu kan makin menimbulkan kemacetan, lantaran menurunkan aja butuh effort nan lebih," katanya.

"Mereka masuknya juga agak terlambat sekolah, akhirnya pada saat penutupan pertama kali, proses pembelajaran pertama kali akhirnya mundur," ucapnya.

Mereka pun mengadukan polemik ini ke Komisi C DPRD Surabaya. Di tengah berjalannya rapat dengar pendapat, rupanya pihak RW walkout. Keputusan pun deadlock.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji juga sempat berupaya menengahi perseteruan ini. Saat itu sekolah dan penduduk adu mulut. Hasilnya lagi-lagi nihil. Tapi dengan viralnya kasus ini, pihak penduduk rupanya tak lagi menutup akses masuk sekolah.

"Dan memang besar angan kita memang tidak ada lagi lah penutupan jalan. Sejauh ini tetap dibuka, dan semoga dibuka lagi dan tidak ada lagi penutupan jalan ini," pungkasnya.

(frd/isn)

[Gambas:Video CNN]