Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Sedang Trending 4 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali memberikan saran kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memilih calon menteri. Beberapa waktu lalu, dia minta agar Prabowo tidak membawa orang ‘toxic’ alias bermasalah ke dalam kabinetnya. Kini dia menyinggung soal track record calon personil kabinet.

"Janganlah ada menteri punya track record tidak bagus dimasukkan ke dalam (pemerintahan)," kata Luhut di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 15 Mei 2024.

Saran tersebut, menurut Luhut, diberikannya untuk memastikan pemerintahan berikutnya melangkah lancar dan tidak menimbulkan permasalahan.

Luhut juga sekaligus menjelaskan pernyataan dirinya beberapa waktu lampau agar pemerintahan selanjutnya tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke jejeran pemerintahan.

Luhut mengungkapkan pernyataan itu tidak ditujukan unik kepada orang tertentu, namun disampaikan secara umum.

"Itu umum saja, ngapain Pak Prabowo memakai orang nan sudah tahu bermasalah. Banyak orang hebat, anak-anak muda," ucapnya.

Menko Marves itu berambisi Prabowo selektif dalam memilih figur nan duduk di jejeran menteri untuk membantu tugas pemerintahan berikutnya.

Ia pun meyakini pendapatnya sejalan dengan pendapat Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029.

"Itu wajar saja, beliau juga sangat selektif. Saya kenal Pak Prabowo, dia kan mau sukses juga jadi pasti dia mencari orang nan bisa kerja dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan pesannya kepada Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic alias bermasalah ke kabinetnya.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu bakal sangat merugikan kita," kata Luhut dalam aktivitas Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran nan dia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, nan menjadi persoalan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah nan bertentangan dengan kepentingan nasional. "Saya memperbaiki banyak persoalan itu," katanya mengklaim.

Reaksi pada Pernyataan Luhut

Iklan

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut tentang orang toxic. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, ketika dihubungi pada Senin, 6 Mei 2024.

“Kalau untuk rumor ini, kami sepakat semua, kan enggak ada nan mau orang toxic itu bisa berasosiasi dalam pemerintahan dalam kabinet, malah meracuni,” ujar dia.

Zaky menyebut partainya tentu mau pemerintah ke depan bisa melangkah efektif dan efisien, di mana semua nan terpilih dan dipilih oleh Prabowo merupakan putra putri bangsa terbaik.

“Ini kan jumlahnya enggak banyak, hanya puluhan, hanya berkisar 34 sampai mungkin 38 alias 40 orang,” tuturnya.

Karena itu, dia menyebut bakal dicari sosok-sosok nan betul-betul kredibel, punya integritas, dan kompeten. “Dan nan paling krusial dan terutama tentunya percaya dengan apa nan menjadi visi misi dan programnya Pak Prabowo, itu kan nan utama,” kata dia.

Dia menuturkan Demokrat menganggap orang toxic nan dimaksud ini kemungkinan orang-orang nan condong tidak percaya dengan Prabowo tapi justru ikut berasosiasi dengan pemerintahan.

“Kan ini ancaman nih. Lalu misalnya orang nan berasosiasi ini kemudian ke depannya malah konsentrasi mementingkan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan gimana agar program-program kerja itu bisa berjalan, tapi malah gimana memanfaatkan jabatannya itu bisa berfaedah untuk dirinya pribadi alias kelompok,” kata Zaky.

Politik Toxic

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman, Prabowo mempunyai semangat merangkul sebanyak mungkin komponen bangsa. Untuk itu, dia mengimbau agar jangan ada pihak-pihak nan memecah belah relawan dengan TKN, dengan membeda-bedakan antara relawan dan TKN menggunakan "politik toxic”.

"Ada nan entah di mana waktu pilpres, tapi saat ini kemudian serasa paling pahlawan serta menyatakan kerja-kerja relawan dengan tujuan minta kedudukan tertentu di pemerintahan Prabowo-Gibran. Inilah termasuk toxic nan sesungguhnya nan mungkin dimaksud oleh Pak Luhut," ujarnya.

ANTARA | TIM TEMPO

Pilihan Editor Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis