Siasat Pura-pura Wawancara Jokowi Demi Hindari Kritik di Akhir Jabatan

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rekayasa wawancara menghadang alias doorstop interview dalam menanggapi rumor krusial beberapa bulan terakhir. Tindakan ini dinilai sebagai langkah Jokowi menghindari kritik dari wartawan di akhir masa jabatannya.

Publik mulai tersadar wawancara menghadang Jokowi tak dilakukan wartawan dua pekan terakhir. Pada 21 Agustus, kanal YouTube Sekretariat Presiden mengunggah video wawancara Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan rencana revisi UU Pilkada.

Video itu menampilkan Jokowi seolah-olah dicegat untuk wawancara. Namun, hanya ada tiga tangan nan terlihat menjulur ke arah Jokowi.

Hanya ada satu mikrofon dan tiga ponsel nan ditodongkan ke Jokowi. Tak ada cube alias kotak bergambar logo media massa di mikrofon tersebut. Suara penanya juga mirip salah satu pegawai Sekretariat Presiden nan biasa mendokumentasikan aktivitas kepresidenan.

Hal nan sama juga dilakukan Youtube Sekretariat Presiden pada 27 Agustus. Kali ini, Jokowi diminta menanggapi pembatalan revisi UU Pilkada hingga penangkapan mahasiswa.

Lagi-lagi, pewawancara bukan wartawan asli. Kali ini ada dua mikrofon dan empat ponsel nan ditodongkan ke Jokowi. Namun, tetap tidak ada cube stasiun televisi mana pun.

Jokowi terlihat seperti sedang berjalan, lampau dicegat oleh beberapa orang untuk wawancara. Jokowi banyak tersenyum, sembari beberapa kali terlihat seperti membaca teks di arah kamera.

Penanya juga tetap sama, seorang laki-laki pegawai Sekretariat Presiden. Terdengar pula bunyi Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden R. Erlin Suastini ikut bertanya di video itu.

Padahal, wartawan-wartawan nan mempunyai lisensi liputan kepresidenan ada di ruang pers nan hanya berjarak 300-500 meter dari letak wawancara itu.

Fenomena Jokowi merekayasa wawancara ini terjadi setidaknya sejak awal tahun. Dia pernah membikin dua kali video seakan-akan diwawancara wartawan setelah dikritik publik soal pernyataan presiden boleh memihak di pemilu.

Video pertama diunggah 26 Januari. Jokowi tampak menerangkan dasar norma pernyataan tentang presiden boleh memihak. Wawancara seolah-olah Jokowi sedang berinteraksi secara luwes dengan wartawan. Padahal, dia bicara di depan sejumlah PNS.

Dari latar nan terlihat di video, wawancara rekayasa itu terlihat seperti Ruang Teratai Istana Bogor. Di hari itu, Jokowi lenyap menjamu Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao. Wartawan-wartawan istana pun tetap ada di Istana Bogor, tetapi tak diajak wawancara saat Jokowi menerangkan argumen presiden boleh memihak dalam pemilu.

Jokowi kembali membikin penjelasan tentang "presiden boleh memihak" setelah peresmian Tol Indrapura-Lima Puluh di Sumatera Utara.

Namun, hanya PNS Sekretariat Presiden nan mewawancarai. Wartawan hanya diikutsertakan dalam peresmian tol.

Tampak empat ponsel nan ditodongkan ke Jokowi. Tangan-tangan nan menyodorkan ponsel terlihat mengenakan kemeja biru dongker, unik kemeja pegawai Sekretariat Presiden.

Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai ada kekhawatiran dari Jokowi menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis wartawan di akhir masa kepemimpinannya.

Asrinaldi mengatakan Jokowi mau mencegah polemik nan bisa timbul dari pertanyaan spontan wartawan. Oleh lantaran itu, Jokowi memilih diwawancara oleh anak buahnya sendiri.

"Ketika di akhir-akhir kepemimpinan ini lantaran memang banyak rumor nan strategis, kemudian wartawan juga menanyakan hal-hal nan kritis, ya beliau mungkin menyadari bahwa ini bakal bisa menjadi persoalan jika ini dibiarkan terus ya," kata Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (2/9).

Menurut Asrinaldi, style wawancara menghadang dipilih agar Jokowi terkesan bisa menjawab dengan pandai meski ditanya spontan. Padahal, style komunikasi nan dilakukan tetap satu arah dan jawaban sudah dipersiapkan sebelumnya.

Asrinaldi mengatakan tindakan Jokowi ini sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri. Cepat alias lambat, publik bakal tahu bahwa sosok Jokowi nan komunikatif dan menguasai persoalan hanya rekayasa pencitraan.

"Kalau selama ini persepsi nan kita sebut dari dua perihal tadi itu dominan, ya akhirnya di akhir-akhir ini, meruntuhkan persepsi orang ini loh sebenarnya Presiden Jokowi itu," ujar Asrinaldi.

Alarm ancaman kebebasan pers

Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mustafa menilai tindakan Jokowi ini rawan bagi kebebasan pers. Jokowi seolah memberi ruang untuk pers padahal sedang melakukan komunikasi satu arah.

Mustafa mengingatkan pers punya kewenangan untuk meliput dan bertanya langsung ke narasumber. Hak itu dijamin undang-undang demi keterbukaan info publik dan kontrol sosial.

"Ini wartawan kemudian tidak diberi ruang untuk melakukan wawancara, justru hanya diberikan template (seperti dikatakan oleh pemerintah), 'Ini nih hasil wawancara, sudah ada ambil aja,'," kata Mustafa saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin.

"Kan tidak sehat untuk kemudian kemerdekaan pers kita," ujar Mustafa.

Belum lagi jika menyoal keahlian PNS dalam bertanya ke Presiden. Mustafa menilai wawancara itu hanya kemasan. Menurutnya, Jokowi hanya mau menyampaikan pesan satu arah ke publik.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu juga menyoroti kejadian wawancara menghadang Jokowi. Dia mengingatkan agar semua lembaga pemerintahan membuka akses seluas-luasnya kepada wartawan.

Dia berbicara publik punya kewenangan untuk tahu. Hak itu, ucapnya, tidak bisa diwakili oleh pegawai negara melalui wawancara presiden.

"Hak publik untuk tahu itu tidak bisa digantikan, non derogable rights, tidak bisa diganti oleh siapa-siapa, dan tidak diambil oleh negara sekalipun," ujar Ninik kepada wartawan, Jumat (30/8).

Ninik berbicara hanya wartawan nan bisa menjadi delegasi publik untuk memenuhi kewenangan untuk tahu. Dengan demikian, dia berambisi wartawan tak dibatasi hanya lewat siaran pers.

"Saya hanya minta kepada setiap penyelenggara negara dan penyelenggara kepemiluan agar buka akses pada teman-teman wartawan untuk tahu, untuk mendalami, jangan dibatasi rilis, jangan dibatasi dengan bahan info nan di-upload di PPID," ujarnya.

Wartawan sempat bertanya ke Jokowi kenapa sekarang lebih sering wawancara dengan PNS istana. Alih-alih menjawab, Jokowi justru membalikkan badannya.

Deputi Protokol dan Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana membantah rekayasa wawancara Jokowi. Dia menilai siaran Sekretariat Presiden itu bagian dari keterangan pers.

"Tidak ada gimmick apalagi settingan. Bukan kah itu dalam rangka memberikan keterangan pers," ucap Yusuf.

(dhf/tsa)

[Gambas:Video CNN]