Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan membeberkan strategi pemerintah untuk bayar utang jatuh tempo di awal kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. Utang pemerintah nan jatuh tempo tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun, tidak termasuk beban kembang utang nan kudu dibayar.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan dalam Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan pemerintah tetap mempunyai keahlian untuk bayar defisit plus utang jatuh tempo.

“Setiap utang jatuh tempo itu kudu dibayar. Jadi, sampai saat ini kita tidak membikin semacam negosiasi bahwa kita bakal mencicil lagi,” kata Riko di aktivitas taklimat media Kementerian Keuangan 2024 nan diadakan di Serang, Banten pada Kamis, 26 September 2024.

Cara bayar utang itu, menurut Riko, adalah dengan prinsip refinancing, nan berfaedah pendanaan kembali. Refinancing adalah metode pelunasan utang dengan mengambil pinjaman baru untuk bayar pinjaman nan sudah ada. Pinjaman baru tersebut mempunyai ketentuan berbeda seperti kembang lebih rendah, jangka waktu lebih lama alias struktur pembayaran nan berbeda.

“Kita tetap punya keahlian untuk bayar defisit plus utang jatuh tempo tadi, dengan tetap prinsip refinancing,” ujar Riko.

Iklan

Strategi refinancing dilakukan dengan mengeluarkan publikasi obligasi pemerintah alias Surat Berharga Negara (SBN). Sebab, agar para penanammodal mau berinvestasi kembali, mereka kudu memandang ranking angsuran Indonesia.

Berdasarkan penjelasannya, nan dilihat oleh para penanammodal adalah keahlian negara. “Refleksinya adalah kredit-kredit nan investment grade, nan menyatakan fondasi ekonomi kita cukup baik untuk membikin kita tetap melakukan refinancing terhadai utang jatuh tempo tersebut,” kata dia.

Adapun, pemerintah berencana menerbitkan utang baru melalui SBN sebesar Rp 642,56 triliun tahun depan, seperti tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jumlah tersebut naik 42,2 persen dibandingkan dengan outlook APBN 2024 sebesar Rp 451,85 triliun.

Pilihan Editor: Bahlil Pertemukan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie: Kadin Satu, Tidak Boleh Dua