Sindiran Aktivis untuk Muhammadiyah-NU: Disatukan Tambang

Jakarta, CNN Indonesia --

Forum aktivis Cik Di Tiro menuntut PP Muhammadiyah menolak tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah dalam tindakan simbolik di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, Sabtu (27/7).

Massa aktivis membentangkan dua spanduk dan sejumlah poster guna mendesak PP Muhammadiyah menolak tawaran tambang.

Salah satu spanduk itu tertera tulisan 'Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang' nan merupakan sindiran kepada PP Muhammadiyah andaikan menerima tawaran tambang seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNU merupakan organisasi nan lebih dulu menerima izin pengelolaan tambang, sedangkan PP Muhammadiyah bakal mengumumkan keputusannya secara resmi lewat pleno 27-28 Juni di Convention Hall Masjid Walidah Unisa.

Sementara itu, angan qunut memang jadi salah satu perbedaan Muhammadiyah dan NU dalam melaksanakan ibadah salat Subuh. Warga NU mengamalkan angan qunut, sedangkan Muhammadiyah tidak.

Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki, menjelaskan tindakan simbolik ini mendesak agar PP Muhammadiyah menolak tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.

"Kita mengingatkan Muhammadiyah untuk menjaga kewarasan, logika sehat, bahwa ormas itu tugasnya menjadi masyarakat sipil, organisasi nan mengontrol negara, pemerintah dan berpihak pada kepentingan penduduk negara," katanya usai aksi.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam kasus tambang ini, kami memandang penyakitnya, ancamannya, alias indikasinya ada tiga. Pertama, tambang itu merusak. Kedua, tambang itu merusak. Ketiga, tambang itu merusak," lanjutnya.

Masduki menuturkan urusan tambang ini nantinya bakal merusak tata kelola ormas itu sendiri. Dia menilai pertambangan selama ini telah merusak hak-hak sipil. Sudah banyak pula korban akibat upaya ekstraksi ini.

"Ketiga, dia (tambang) merusak kekuatan pengganti dalam perihal ini Muhammadiyah-NU sebagai masyarakat sipil dalam sistem demokrasi. Jadi, enggak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya," tegasnya.

Massa aktivis ini menggelar tindakan di sekitar letak rapat pleno PP Muhammadiyah, ialah Convention Hall Masjid Walidah nan terletak di utara kampus.

Mereka bakal menyerahkan pernyataan komplit ke panitia soal dorongan penolakan terhadap pengelolaan tambang ini. Harapannya, pernyataan ini bisa jadi masukan bagi PP Muhammadiyah.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung sebelumnya menyebut organisasinya sepakat menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola tambang. Keputusan itu dibuat setelah rapat pleno pertengahan bulan ini.

Azrul mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian mendalam sebelum menerima izin tambang. Berdasarkan kajian itu, Muhammadiyah siap mengelola tambang.

Azrul menjelaskan Muhammadiyah berbincang dengan para master sebelum mengambil keputusan tersebut. Mereka mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi ekonomi, bisnis, aspek sosial, budaya, hukum, HAM, dan lingkungan selama tiga bulan terakhir.

Kesimpulannya, Muhammadiyah menerima tambang lantaran Indonesia tetap belum bisa melakukan transisi energi. Jika manusia melepas ketergantungan terhadap batu bara, ucapnya, maka bumi bakal gelap gulita.

Azrul memastikan Muhammadiyah bakal menambang dengan memperhatikan akibat lingkungan. Mereka mengusung program tambang hijau.

Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan organisasinya bakal menyampaikan sikap resmi mengenai izin tambang usai penyelenggaraan konsolidasi nasional Muhammadiyah pada 27-28 Juli mendatang.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah bakal disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional nan Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," ujarnya.

(blq/end)