Sri Mulyani: Aset Negara Tembus Rp 13 Ribu Triliun pada 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa nilai aset pemerintah sebesar Rp 13.072,8 triliun per akhir 2023. Jumlah aset akhir tahun lampau tercatat naik jika dibandingkan aset pada akhir Desember 2022 nan sebesar Rp 12.325,45 triliun. 

Data tersebut dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat alias LKPP Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke-20 di Senayan pada Kamis, 4 Juli 2024.

"Posisi finansial pemerintah ditunjukkan dalam neraca per 31 Desember 2023, terdiri dari aset sebesar Rp 13.072,8 triliun," katanya, dikutip dari siaran langsung TV Parlemen.

Di samping aset, Sri Mulyani menyampaikan besaran tanggungjawab pemerintah ialah sebesar Rp 9.536,7 triliun dan ekuitas negara sebesar Rp 3.536,1 triliun. Dia mengatakan, kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset terjadi pertama kalinya sejak penetapan pelaporan finansial berbasis akrual. Akrual merupakan langkah dalam pembukuan nan menganggap bahwa biaya dan pendapatan bukan hanya jumlah nan dibayarkan alias diterima saja. "Hal ini tidak terlepas dari membaiknya keahlian penerimaan negara, diikuti dengan shopping pemerintah nan semakin berkualitas."

Kemudian di dalam Laporan Operasional (LO), dia menyampaikan bahwa pendapatan operasional tahun 2023 mencapai Rp 3.083,2 triliun. Beban operasional mencapai Rp 3.111,7 triliun. Hal ini membentuk defisit aktivitas operasional sebesar Rp 28,4 triliun. 

Iklan

Di sisi lain, terdapat surplus dari aktivitas non-operasional sebesar Rp 60,1 triliun. Surplus ini membentuk surplus LO 2023 sebesar Rp 31,6 triliun. "Surplus Laporan Operasional Tahun 2023 juga merupakan surplus pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual, sejak laporan operasional mulai disusun pada tahun 2015," kata Sri Mulyani.

Sementara di dalam Laporan Arus Kas Tahun 2023, dilaporkan arus kas bersih dan aktivitas operasional minus Rp 34,8 triliun. Kemudian, arus kas bersih dari aktivitas investasi minus Rp 391,6 triliun dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan positif Rp 445,8 triliun, serta arus kas bersih dari aktivitas transitoris positif Rp 88,7 triliun. 

"Arus kas bersih dari aktivitas investasi nan berbobot negatif, mencerminkan upaya pemerintah melakukan investasi, terutama dalam mendukung proyek pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Pilihan Editor: Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Cek Harga Tanah di Sekitarnya