Sri Mulyani Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian, Bappenas Mulai Sortir Agenda

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mulai memilah kembali agenda perjalanan dinas nan sudah ditetapkan di akhir tahun. Khususnya setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat info penghematan anggaran perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat di Kabinet Presiden Prabowo.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Bappenas, Teni Widuriyanti, mengatakan kementerian bakal tetap menggunakan anggaran untuk beberapa perjalanan dinas penting. “Yang enggak penting-penting disisir lagi, jika enggak terlalu mendesak, dikembalikan,” ujarnya saat ditemui usai rapat di gedung DPR, Selasa, 12 November 2024.

Menurut Teni pemangkasan anggaran sebesar 50 persen tidak begitu berpengaruh bagi program nan sudah ditetapkan kementerian. Ia juga memastikan belum ada agenda perjalanan dinas resmi nan dibatalkan hingga saat ini.

Berdasarkan surat info menteri finansial bernomor S-1023/MK.02/2024, kementerian dan lembaga diminta memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.Edaran nan ditetapkan pada 7 November 2024 sebagai tindak lanjut pengarahan presiden. 

Kementerian dan lembaga diminta melakukan efisiensi shopping di sisa tahun anggaran. “Terhadap shopping perjalanan dinas dilakukan penghematan minimal 50 persen, dari sisa pagu shopping DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024, terhitung sejak surat ini ditetapkan,” demikian tertuang dalam poin ke dua surat Sri Mulyani itu.

Surat tersebut ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, hingga Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. Ada tujuh poin nan tertuang dalam petunjuk tersebut. Para pejabat diminta berhemat dengan tetap menjaga sasaran sasaran program masing-masing.

Kebijakan baru ini berakibat pada upaya perhotelan di sejumlah daerah. Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan telah menerima laporan pembatalan aktivitas pemerintah dari beberapa pengusaha.

“Yang saya sudah dengar (pembatalan) itu salah satunya dari Jawa Barat. Kemarin saya juga dengar dari Makassar. Ada beberapa wilayah lain nan juga ikut melaporkan,” kata dia.

Yusran menyebut dampaknya bakal besar bagi sektor ini, lantaran pemangkasan anggaran ditarget minimal 50 persen. Selama ini, Yusran menambahkan, kontribusi agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel bisa mencapai 40 hingga 60 persen.