Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

Sedang Trending 2 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023. Hingga akhir periode penghitungan 26 Juni 2024, rupiah mencapai 16.379 per dolar Amerika Serikat (dolar AS).

“Ini mengalami deviasi nan cukup besar dari dugaan APBN nan hanya Rp 15 ribu per dolar AS,” ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

Tekanan pada mata duit Indonesia dikhawatirkan dapat berpengaruh pada pembengkakan subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak alias BBM.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan pemerintah terus memantau kenaikan nilai minyak mentah Indonesia alias Indonesian Crude Oil Price (ICP) dan pergerakan kurs rupiah. ICP saat ini belum berpengaruh. “Tapi memang dari sisi kurs kita mulai mendapatkan tekanan untuk subsidi BBM ini,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengatakan sejauh ini konsumsi BBM tetap bisa dikendalikan. Secara keseluruhan, subsidi terpantau dalam rentang anggaran nan sudah disiapkan dalam APBN.

Iklan

Isa mengatkan dari Januari hingga akhir Mei alias year to date (ytd), Kementerian Keuangan mencatat shopping susidi daya sudah Rp 56,9 triliun. Terdiri dari subsidi BBM Rp 6,5 triliun, LPG 3 kilogram Rp 26,8 triliun dan listrik Rp 23,5 triliun. Seluruh tagihan tersebut sudah dibayar kepada PLN dan Pertamina.

Selain itu, ada pula biaya selisih nilai jual alias kompensasi nan diberikan tiap tiga bulan sekali. Saat ini ada tagihan nan masuk ke pemerintah untuk kompensasi daya sebesar Rp 53,8 triliun. Tapi ini tetap perlu diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. “Diperkirakan beberapa minggu ke depan bisa kami selesaikan,” ujarnya.

Isa mengatakan subsidi dan kompensasi pada 2023 sudah lunas dibayar pemerintah, dengan total Rp 201 triliun untuk Pertamina dan PLN. Meski rupiah sedang menekan, Isa memastikan hingga saat ini belum ada pembahasan dengan Kementerian ESDM mengenai kenaikan nilai BBM bersubsidi.

Pilihan Editor: BASF Batal Investasi US$ 2,6 Miliar, Menteri Bahlil: Bukan Dicabut tapi Ditunda

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis