TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak cemas dengan menumpuknya utang jatuh tempo nan dimiliki pemerintah. Ia menilai bahwa para bond holder alias penanammodal nan membeli Surat Utang Negara (SUN) sudah mempunyai kepercayaan nan tinggi dengan pemerintah Indonesia.
“(Bond holder) percaya dengan republik Indonesia, termasuk DPR-nya nan menyetujui APBN, terutama Komisi XI, dimana menteri keuangannya kebetulan saya” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, 13 November 2024.
Sri Mulyani juga optimis, para bond holder nantinya bakal kembali membeli SUN Indonesia alias revolving. nan mana, perihal tersebut otomatis memperpanjang masa jatuh tempo utang nan ada. Maka menurutnya, pemerintah tidak perlu merasa cemas bakal tanggungjawab bayar utang tersebut.
“Itu artinya pada 2024 bapak dan ibu tidak merasa bayar utang Rp 400 triliun anyway, lantaran nan pegang instrumen (SUN) ini, dia tetap butuh surat berbobot itu lagi,” ucap mantan Direktur Bank Dunia tersebut.
Ia apalagi menyebutkan, para bond holder tersebut sudah dalam posisi menunggu kapan SUN milik Indonesia kembali diterbitkan. Dengan begitu, kata Sri Mulyani, mereka bakal langsung membeli kembali SUN nan sebelumnya sudah mereka beli. Transisi tersebut menurutnya bakal berjalan dengan sangat mulus.
“Dia (bond holder) nunggu, jadi begitu Kementerian Keuangan issue, SUN jatuh tempo, dia beli lagi surat itu. Jadi itu smooth terjadi,” ujarnya.
Kepercayaan para bond holder ini, menurut Sri Mulyani, merupakan hasil upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nan secara aktif menginformasikan mengenai pekerjaan rumah nan dilakukan oleh pemerintah nan berangkaian dengan penggunaan APBN. Transparansi ini nan kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan bagi investor.
Sebelumnya diketahui, utang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2025 kelak mencapai nomor Rp 800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman jatuh tempo sebesar Rp 94,83 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, jatuh tempo utang pemerintah nan besar adalah akibat dari pandemi Covid-19. Ketika itu, Indonesia butuh nyaris Rp 1.000 triliun shopping tambahan. Penarikan utang tersebut, kata Sri Mulyani melalui skema burden sharing berbareng Bank Indonesia (BI), menggunakan surat utang negara nan yang maturitasnya maksimum tujuh tahun.
Annisa Febiola ikut berkontribusi dalam penulisan tulisan ini