Strategi Pemerintah Atasi Defisit APBN di 2025: BI Beli SBN di Pasar Sekunder

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro mengatakan pemerintah bakal berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) berangkaian dengan rencana publikasi surat berbobot negara. Konsultasi diperlukan agar publikasi SBN oleh Pemerintah selaras dengan arah kebijakan dan rencana operasi moneter BI.

Penerbitan SBN ini merupakan salah satu langkah nan diambil pemerintah untuk membiayai defisit anggaran. Dalam anggaran pendapatan dan shopping negara alias APBN 2025, defisit ditetapkan sebesar 2,53 persen dari PDB alias sebesar Rp 616 triliun. Defisit tersebut dipenuhi di antaranya lewat sistem pembiayaan utang nan secara neto sebesar Rp775,8 triliun. “Bank Indonesia bakal melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder pada tahun 2025,” kata Deni dalam keterangan resminya nan diterima Tempo, Jumat, 27 Desember 2024.

Pembelian SBN dari pasar sekunder ini diklaim telah memperhitungkan kebutuhan permintaan likuiditas lantaran kenaikan duit primer. Baik dalam corak duit kartal, rekening giro bank di Bank Indonesia, maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) nan dipegang oleh masyarakat bukan bank.

Jumlah pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI bakal tetap mempertimbangkan perubahan likuiditas Selain itu, operasi moneter pro-market Bank Indonesia juga terus dioptimalkan melalui instrumen moneter SRBI dengan menjadikan SBN sebagai underlying asset.

“Kemenkeu dan BI bermufakat publikasi SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI bakal dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter nan pruden, serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar,” ucap Deni.

Pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI sendiri bakal dilakukan dari pelaku pasar melalui sistem pertukaran SBN secara bilateral alias bilateral debt switch. Menurut Deni, sistem ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021 dan 2022.

“Debt switch tersebut dilakukan dengan pertukaran antara SBN nan jatuh tempo dan SBN reguler, nan dapat diperdagangkan di pasar alias tradeable dengan menggunakan nilai pasar nan bertindak sesuai sistem pasar. SBN pengganti adalah SBN dengan tenor nan lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter BI dan kesinambungan fiskal pemerintah,” ujarnya.

Deni juga memastikan, baik Kemenkeu maupun BI berkomitmen publikasi dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai sistem pasar, dan dengan tata kelola nan kuat. Pelaksanaan lebih lanjut bakal dikoordinasikan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar finansial baik domestik maupun global.