Thomas Djiwandono Dipastikan Bukan Kandidat Menteri Keuangan Pengganti Sri Mulyani

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Thomas Djiwandono alias Tommy santer dikabarkan bakal menjadi kandidat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Pasalnya, dia ditunjuk sebagai bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran unik bagian ekonomi dan keuangan.

Namun berita Tommy bakal jadi kandidat Menteri Keuangan dibantah oleh Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Sufmi Dasco Ahmad. "Kami tidak memproyeksikan Tommy Djiwandono sebagai Menteri Keuangan," katanya saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Juni 2024.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, Tommy hanya diminta untuk menyinkronisasikan hal-hal mengenai ekonomi dan keuangan. "Kami menghitung reaksi pasar, pelaku ekonomi, calon penanammodal nan bakal masuk. Nah oleh lantaran itu, Thomas Djiwandono hanya ditugaskan untuk menyinkronisasikan hal-hal nan berangkaian dengan ekonomi dan keuangan."

Sinkronisasi ini, kata Dasco khususnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. "Agar kebijakan presiden terpilih kelak bisa terakomodir di APBN alias selaras dengan APBN 2025," tuturnya.

Tommy merupakan keponakan Prabowo. Namun, Dasco menegaskan bahwa penunjukan Tommy bukanlah lantaran aspek tersebut, melainkan keahlian dan rekam jejaknya mengurusi finansial di partai. 

"Sekolahnya keuangan, hari-hari ngurusin finansial partai, selalu dapat penghargaan lantaran kemampuannya di bagian finansial dan ekonomi. Jadi, dia ditunjuk lantaran kemampuan, bukan lantaran keponakan. Kebetulan aja dia keponakan, jabatannya Bendahara Umum Partai Gerindra," tutur Dasco.

Pada Jumat pagi, 31 Mei 2024, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tim ini diketuai oleh Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani sebagai wakil. 

Iklan

"Ini adalah Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran nan diminta oleh Presiden terpilih Indonesia untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran, setelah kelak beliau dilantik 20 Oktober,” kata Muzani di Kantor Kemenkeu, wilayah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Hasil kerja tim ini bakal menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan strategis pemerintahan baru nantinya. Adapun pemisah masa kerja dari tim ini belum ditentukan. "Sampai presiden terpilih nan menugaskan merasa cukup," kata Dasco.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan terbuka untuk terus bersinkronisasi dan bersinergi dengan pemerintahan nan bakal datang. "Karena Kemenkeu memang mempunyai tugas nan sangat krusial ialah RAPBN 2025 nan merupakan instrumen sangat krusial bagi pemerintahan. Termasuk pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo-Gibran bakal menjalankan program-programnya," kata Sri Mulyani.

Dia menjelaskan bahwa di dalam proses penyusunan RAPBN 2025, perlu adanya komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi. "Agar di dalam RAPBN 2025 bisa menampung beragam aspirasi program-program baru, namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, kredibilitas dan confidence dari beragam stakeholder."

Pilihan Editor: Profil Tommy Djiwandono, Keponakan Prabowo nan Menemui Sri Mulyani