TII Kritisi Pidato Kepresidenan Prabowo Subianto Soal Target-target di Sektor Ekonomi

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritisi beberapa poin dalam pidato Prabowo Subianto usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024. Khususnya, mengenai target-target nan mau dicapai pemerintahan Prabowo di sektor ekonomi.

Poin pertama, ihwal sasaran swasembada pangan nan diyakini Prabowo dapat dicapai dalam kurun waktu empat sampai lima tahun ke depan. Adinda berpandangan bahwa perihal ini kudu diiringi dengan tata kelola serta perencanaan nan matang. “Kemandirian adalah satu hal, namun tanpa tata kelola nan baik dan pemetaan tentang sumber daya nan ada, swasembada bisa jadi semboyan semata nan tidak realistis,” katanya, dikutip dari pernyataan resmi nan Tempo terima, Ahad, 20 Oktober 2024.

Menurut Adinda, untuk mencapai sasaran swasembada, selain didukung dengan sarana dan prasarana nan memadai, dibutuhkan pula komitmen dan integritas dari semua pihak nan terlibat.

Ia memandang sasaran swasembada juga semestinya turut didudukkan dalam konteks hubungan internasional dan saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian nan mau dicapai oleh Indonesia di masa depan tetap memerlukan support serta kerja sama melalui hubungan diplomatik bertaraf global.

Oleh lantaran itu, krusial bagi Prabowo menekankan poin tersebut pada pidatonya nan turut disaksikan perwakilan dari negara-negara sahabat. “Seharusnya Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama internasional,” tuturnya.

Iklan

Poin lainnya, mengenai dengan kemiskinan dan makanan bergizi, Adinda menekankan, pada keberjalanannya nanti, semua pihak kudu ikut mengawal. Mengingat aspek pembiayaan dan mekanismenya nan tetap belum menemui kejelasan. “Jangan sampai janji kampanye termasuk Asta Cita tidak drealisasikan dengan proses kebijakan nan matang dan berakibat sesuai sasaran,” tuturnya. 

Selain itu, Adinda juga menyayangkan beberapa hal. Salah satunya, soal komitmen menindak tegas para pelaku korupsi dan hukuman atas perampasan aset nan tidak disinggung di dalam isi pidato Prabowo.  

Adinda juga menyayangkan minimnya pemaparan perihal transparansi maupun aspek akuntabilitas nan semestinya menjadi dasar dalam menjalankan langkah-langkah untuk mencapai target-target nan dicanangkan. “Prabowo seolah mau memberi pesan kerakyatan tenteram dan pemerintahan nan bekerja, namun tidak cukup tegas dan tajam menyebut aspek ini dalam pidatonya,” ujar Adinda.