TII Minta Pemerintah Gelar Konferensi Pers Bulanan tentang MBG

THE Indonesian Institute (TII) meminta pemerintah lebih transparan dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar konvensi pers bulanan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan akuntabilitas, keterbukaan info publik, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap standar keamanan dan gizi dalam program tersebut.

Peneliti Bidang Sosial TII Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mengatakan model pelaporan publik seperti nan dilakukan saat pandemi Covid-19 bisa dijadikan contoh. “Keterbukaan info dapat dijamin melalui konvensi pers bulanan alias dashboard daring nan bisa diakses publik,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 27 Oktober 2025.

TII juga mendorong agar Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Program MBG segera difinalisasi dengan memastikan keterlibatan publik dalam proses penyusunannya. Regulasi ini krusial untuk memperjelas kewenangan antar lembaga, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah.

Natasya menilai keberhasilan program kesehatan tak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi dari seberapa sehat dan berkekuatan masyarakat setelah program berjalan. Ia mengusulkan agar MBG diintegrasikan dengan edukasi gizi di sekolah dan posyandu. “Dengan begitu masyarakat tidak hanya jadi penerima pasif, tapi juga aktif memahami pola makan sehat,” ujarnya.

Di lain sisi, Natasya menilai kebijakan kesehatan Prabowo–Gibran tetap berfokus pada sasaran besar tanpa disertai pertimbangan nan mendalam atas kualitas dan dampaknya di lapangan. Ia menconothkan kasus keracunan massal dalam program MBG nan dilihat hanya sekadar statistik.

Natasya juga menyoroti pentingnya integrasi program kesehatan dengan teknologi digital. Salah satunya melalui optimasi aplikasi SATUSEHAT Mobile agar hasil pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bisa diakses masyarakat.

“Hasil pemeriksaan semestinya tidak berakhir di meja medis. Masyarakat perlu tahu tindak lanjutnya agar betul-betul bisa menjaga kesehatannya dalam jangka panjang,” kata dia.

Ia menegaskan, info hasil CKG dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik, termasuk pemetaan tren penyakit, penentuan prioritas jasa kesehatan, hingga perencanaan alokasi anggaran BPJS Kesehatan. Pencatatan juga perlu diperluas mencakup penyakit mental dan penyakit tidak menular seperti kanker akibat polusi alias mikroplastik.