ARTICLE AD BOX
CNN Indonesia
Selasa, 11 Jun 2024 13:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyimpangan perjalanan dinas di Kementerian Dalam Negeri pada 2023.
"Saya belum tahu ini periode kapan waktunya, apakah periode nan dulu. Karena kadang-kadang dari BPK itu kan ada akumulasi nan belum dibayarkan," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan jika ada temuan BPK, Kemendagri biasanya bakal memperbaiki secara administrasi. Ia menduga bisa saja temuan itu terjadi lantaran kebutuhan persoalan manajemen itu belum diserahkan.
"Bisa saja dia melakukan perjalanan, ada, tapi administrasinya dia enggak bisa menunjukkan boarding pass-nya, kadang-kadang diminta, tapi perjalanan itu ada, ada nan begitu," ujarnya.
Namun, Tito kembali menekankan bahwa dia belum mengetahui pasti pada periode kapan temuan BPK itu terjadi.
"Kalau itu memang ada, langkah nan kita lakukan adalah kita minta untuk kembalikan. Kembalikan uangnya semuanya. Itu penyelesaian manajemen dulu. Kalau dia enggak kembalikan, ya kita pidanakan," ucap dia.
BPK menemukan penyimpangan dalam shopping perjalanan dinas PNS hingga Rp39,26 miliar pada 2023.
Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Pemerintah Pusat 2023.
Perjalanan dinas fiktif salah satunya ditemukan di Kemendagri dengan nomor Rp2.482.000 (Rp2,4 miliar) nan merupakan perjalanan dinas nan tak dilaksanakan.
(mnf/fra)
[Gambas:Video CNN]