Tito Ungkap Masalah Politik Akibat Pilkada Langsung Ganggu Pembangunan

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai persoalan politik akibat Pilkada langsung kerap mengganggu pembangunan di daerah.

Ia menyampaikan itu kala membandingkan kelebihan dan kekurangan sistem pengisian bangku kepala wilayah lewat pilkada langsung dengan penunjukkan penjabat kepala wilayah dalam rapat Komisi II DPR, Senin (10/6).

Ia menyebut urusan partai politik kala kepala wilayah dipilih lewat pilkada kerap jadi soal nan kemudian mengganggu pembangunan.

"Satu partai nan sama saja belum tentu kompak, rivalitas, apalagi jika partainya berbeda sering kali menimbulkan friksi. Ada halangan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat," kata Tito dalam rapat.

Tito menyebut hubungan nan kurang selaras antara gubernur di tingkat provinsi dengan bupati alias wali kota di bawahnya kerap jadi soal. Terlebih, jika mereka berasal dari parpol nan berbeda.

Dalam paparannya, Tito juga menyebut beberapa kekurangan lainnya dari penyelenggaraan pilkada, ialah potensi polarisasi masyarakat dan potensi kerawanan bentrok di masyarakat. Kemudian, biaya politik mahal serta tak semua kepala wilayah terpilih itu mempunyai pengalaman sebagai birokrat.

Pada saat nan sama, Tito juga memaparkan sejumlah akibat positif atas kepala wilayah nan terpilih lewat pilkada, ialah mempunyai legitimasi nan kuat dan menciptakan suasana kerakyatan nan sehat.

"Calon-calon dapat muncul dari beragam kalangan, sehingga kader-kader bangsa nan bagus mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin daerah," mengutip paparan Tito.

Ia lantas membandingkannya dengan penjabat kepala wilayah nan mekanismenya melalui penunjukkan oleh pemerintah pusat.

"Nah pj tidak ada, dia bukan kader partai politik, mereka birokrat, sehingga tidak perlu terjadi bentrok politik antara bupati/wali kota," ucap dia.

Menurutnya penjabat itu juga tak menelan biaya politik. Ia mengaku tak pernah ada proses transaksional dalam penunjukkan para penjabat tersebut. Selain itu, dia mengatakan para penjabat kepala wilayah nan ditunjuk juga diangkat dari struktural kedudukan ketua tinggi madya dan pratama.

"Sehingga mempunyai pengalaman dan pengetahuan tata kelola pemerintahan," mengutip paparan Tito.

Namun, dia juga mengungkapkan sejumlah kekurangan dari metode penunjukan penjabat wilayah daripada pilkada. Tito mengaku penjabat wilayah ini mempunyai legitimasi nan lebih lemah daripada pasangan calon nan terpilih lewat pilkada.

Lalu, dia menilai latar belakang penjabat kepala wilayah nan seorang birokrat condong menjadikan mereka kurang inovatif, kurang berani mengambil terobosan kreatif, serta berpikir hanya rutinitas lantaran terikat patokan normatif.

(mnf/DAL)

[Gambas:Video CNN]