Tolak Bayar Iuran, Akses Jalan Sekolah Petra Surabaya Ditutup Warga

Sedang Trending 2 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

CNN Indonesia

Jumat, 02 Agu 2024 15:14 WIB

Pengelola sekolah swasta, SMP dan SMA Petra menolak bayar duit iuran keamanan Rp35 juta per bulan kepada penduduk Manyar, Mulyorejo, Surabaya. Pengelola sekolah swasta, ialah SMP dan SMA Petra di Surabaya bentrok dengan penduduk Manyar, Mulyorejo, Surabaya. Hal itu dipicu lantaran sekolah menolak kenaikan iuran keamanan nan diminta pihak RW setempat. Ilustrasi (CNN Indonesia/Farid)

Surabaya, CNN Indonesia --

Pengelola sekolah swasta, yakni SMP dan SMA Petra di Surabaya bentrok dengan penduduk Manyar, Mulyorejo, Surabaya. Hal itu dipicu lantaran sekolah menolak kenaikan iuran keamanan nan diminta pihak RW setempat.

Warga apalagi sampai menutup satu-satunya akses jalan menuju sekolah. Permasalahan itu ditengahi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan sempat viral di media sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Armuji mengatakan persoalan tersebut bermulai saat pihak sekolah di Jalan Manyar Tirtosaei, Mulyorejo, melaporkan pungutan iuran RW setempat nan terus naik.

Pihak sekolah mengaku keberatan lantaran kudu bayar iuran dari semula Rp25 juta, naik Rp32 juta dan terus bertambah jadi Rp35 juta per bulan, ke RW setempat.

"Awalnya Rp25 juta [perbulan], naik Rp32 juta itu sekolah tetap mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp35 juta sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji, saat dikonfirmasi, Jumat (2/8).

Armuji mengatakan pihak RW menyebut iuran tersebut digunakan untuk bayar penghasilan satpam nan berjaga di lingkungan setempat. Namun sekolah mengeluh tak pernah mendapat transparansi alias pertanggungjawaban.

"Pihak sekolah audit sendiri, [iuranya] buat bayar 30 Satpam, Satpamnya gajinya cuman Rp2,5 juta, terus itu kali 30 hasilnya cuman berapa, sisanya tetap banyak uangnya," ujarnya.

Armuji sudah mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak. Warga juga berdasar kenaikan iuran itu lantaran sekolah dianggap jadi biang kemacetan. Ia menyimpulkan, perseteruan itu dipicu oleh nilai iuran nan tak cocok antar pihak.

"Saya ngomong, jika iuranya cocok enggak [alasan ada] macet, tapi jika [nilai iuran] enggak cocok, dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan lantaran sudah jadi akomodasi umumnya Pemkot," kata dia.

Karena belum menemukan kata sepakat, Armuji mempersilakan sekolah maupun penduduk untuk menyelesaikan kasus ini dengan sistem hukum.

(frd/fra)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional