TransJakarta Buka Suara soal Polemik Tambah Armada dan Rute Baru

Jakarta, CNN Indonesia --

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menegaskan bahwa pembukaan rute baru serta penambahan jasa terhadap mobilitas armada bus dilakukan melalui kajian nan sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas TransJakarta Tjahyadi mengatakan andaikan penambahan jasa dilakukan di luar kebutuhan, maka menjadi pemborosan anggaran.

Hal itu disampaikan Tjahyadi merespons tindakan unjuk rasa nan digelar pengemudi Jaklingko di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7).

"Subsidi (Public Service Obligation (PSO) diperuntukkan bagi jasa masyarakat, bukan untuk TransJakarta dan bukan untuk operator," kata Tjahyadi dalam keterangannya, Rabu (31/7).

Tjahyadi mengatakan TransJakarta dalam mengeluarkan kebijakan menerapkan sistem keadilan kepada seluruh operator. TransJakarta telah memenuhi seluruh prosedur dan patokan nan berlaku.

"Penentuan nilai Rp/km mengikuti komponen pembentuk nilai nan sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Ia menerangkan pembiayaan penyelenggaraan system transportasi publik di Jakarta nan dilaksanakan TransJakarta berasal dari biaya Public Service Obligation (PSO). Dana itu dialokasikan dalam corak jasa transportasi nan nyaman dan aksesibel.

"Jadi, subsidi bukan untuk TransJakarta ataupun operator, tetapi untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya," tegas Tjahyadi.

Tjahyadi menyebut langkah itu bagian penerapan tata kelola perusahaan nan baik (Good Corporate Governance/GCG), kelengkapan, validitas info hingga manajemen menjadi keharusan sebagai pertanggungjawaban penggunaan biaya subsidi.

Oleh lantaran itu, lanjut dia, setiap penyimpangan ditindak tegas sesuai dengan patokan nan berlaku. TransJakarta juga menerapkan merit system kepada operator meliputi aspek Quality, Cost, Delivery.

Menurutnya, kejuaraan antar operator didorong agar bisa memberikan jasa nan berkualitas, nilai nan bersaing, dan penyediaan armada tepat waktu.

"Masing-masing operator kudu siap bersaing secara mandiri, termasuk dalam menawarkan harga," tuturnya.

Sebelumnya, ratusan pengemudi Jaklingko menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7). Ada delapan koperasi mitra operator program Jaklingko dan TransJakarta nan melakukan unjuk rasa. Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB).

Mereka adalah Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.

Aksi itu dilakukan sebagai corak protes atas diskriminasi nan dilakukan oleh Direksi TransJakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.

Ada beberapa tuntutan nan disuarakan oleh pengemudi Jaklingko, seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan pikulan reguler berasosiasi dengan program Jaklingko nan tidak setara dan menghentikan politisasi program Jaklingko nan diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI nan sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko.

Lalu, mengurangi patokan dari Transjakarta nan merugikan operator dan pramudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan nan tetap layak operasional.

(lna/DAL)

[Gambas:Video CNN]